ANTARAsatu.com | MEDAN - Masyarakat di wilayah Sumatra Utara, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, mulai mengeluhkan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng subsidi, Minyakita. Berdasarkan pantauan lapangan, harga Minyakita kini melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per kilogram, bahkan menyentuh angka Rp20.000 per kilogram.
Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin menilai, harga Minyakita saat ini bergerak liar mengikuti harga minyak goreng curah yang juga sedang mendaki. Menurutnya, disparitas harga yang lebar antara HET dan harga pasar menjadi celah yang sangat rawan disusupi oleh spekulan.
"Jika harga di pasar sudah mencapai Rp20 ribu, sementara HET di angka Rp15.700, ada peluang besar tata niaga ini disusupi spekulan. Disparitas harga tersebut memicu pergeseran beban ekonomi yang merugikan konsumen," ungkapnya, Jumat (8/5).
Gunawan menganalisis, kelangkaan ini dipicu oleh beberapa faktor fundamental. Salah satunya adalah kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional yang sempat berada di atas US$1.175 per ton.
Kenaikan harga bahan baku ini otomatis mengerek harga minyak goreng nonsubsidi. Yang kemudian memicu lonjakan permintaan (demand) masyarakat ke Minyakita sebagai alternatif lebih murah.
Selain faktor eksternal, Gunawan juga melihat dari sisi efektivitas kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Dia mengatakan, perlu dipastikan apakah terjadi perubahan pada rasio DMO sehingga pasokan di pasar domestik mengalami fluktuasi tajam.
Dia juga melihat adanya kemungkinan serapan minyak goreng yang besar oleh pemerintah untuk program bantuan sosial (bansos) pangan. Secara tidak langsung, serapan itu mengurangi stok Minyakita di pasar reguler.
Penyaluran bansos menurunkan permintaan pasar secara sementara. Dansaat stok bansos habis, permintaan akan kembali melonjak di saat barang sedang langka.
"Pemerintah sebaiknya cepat merespons keluhan ini karena terkait kebutuhan dasar" ungkapnya.
Dia yakin tidak sulit untuk memetakan masalah ini, apakah kendalanya ada pada penyesuaian anggaran pengadaan atau distribusi melalui Bulog. Atau memang pasokan yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pasar.