ANTARAsatu.com | MEDAN - Dinas Kesehatan Sumatera Utara menyatakan maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks menjadi penghambat utama penanggulangan wabah campak di wilayahnya. Hingga April 2026, akumulasi kasus suspek campak di Sumut melonjak drastis hingga menyentuh angka 748 kasus.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara Hamid Rizal mengatakan, penolakan masyarakat terhadap vaksinasi masih sering ditemui akibat pengaruh berita palsu. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di sejumlah daerah hotspot.
Berdasarkan data per April 2026, realisasi imunisasi bayi lengkap di Kota Medan baru mencapai 7,6%, diikuti Simalungun 22,77%, dan Deli Serdang 31,48%.
"Penolakan masih banyak terjadi dari masyarakat karena banyak informasi hoaks terkait imunisasi yang beredar," ujarnya, Kamis (7/5).
Selain faktor hoaks, dia menyebut tantangan lain berupa seringnya mutasi petugas imunisasi di daerah serta kurangnya dukungan lintas sektor yang masih menganggap imunisasi sebagai program rutin biasa.
Data Dinas Kesehatan menunjukkan tren kenaikan kasus yang cukup signifikan dalam waktu singkat. Jika pada 5 Maret 2026 tercatat 387 suspek dengan 22 kasus positif, angka tersebut membengkak menjadi 748 suspek dengan 51 kasus positif pada 30 April 2026.
Dari jumlah tersebut, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Batubara kini ditetapkan sebagai wilayah kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). Situasi di lapangan diperparah dengan sempat terjadinya kekosongan stok vaksin MR selama dua bulan di awal tahun 2026.
Hamid juga menilai dukungan anggaran daerah yang belum mencukupi untuk menangani lonjakan kasus di awal tahun ini. Namun Dinkes Sumut tetap berupaya menggencarkan kampanye imunisasi kejar secara massal.
Seperti melalui program PENARI (Sepekan Mengejar Imunisasi). Petugas kesehatan pun mulai dibekali pelatihan komunikasi antar personal untuk mengedukasi orangtua dan meredam keraguan akibat hoaks yang beredar.
Untuk mencegah penyebaran lintas wilayah di tengah mobilitas penduduk yang tinggi, mereka juga Hamid menggenjot surveilans. Melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) yang terintegrasi antara puskesmas dan rumah sakit.