ANTARAsatu.com | MEDAN - Di atas kertas, potret ketenagakerjaan Sumut tampak mulai tersenyum. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumut pada Februari 2026 berada di angka 5,01%.
Angka ini melandai tipis sebesar 0,04% poin dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 5,05%. Melorot dari posisi Februari 2024 yang bertengger di 5,1%.
Namun, mengapa riuh keluhan mengenai beratnya tekanan hidup masih nyaring terdengar di sudut-sudut daerah di Sumut? Mengapa dompet warga terasa kian tipis justru saat data statistik menunjukkan indikator yang positif?
Ekonom dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin menilai ada jurang pemisah yang lebar antara indahnya data di atas kertas dengan realita pahit yang dihadapi masyarakat di lapangan.
"Kalau kita hanya berbicara mengenai angka pengangguran formal, di atas kertas kinerjanya memang positif. Namun, data tersebut bisa menjadi bias jika kita gunakan untuk meneropong kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya," ujarnya, Jumat (15/5).
Jika dibedah lebih dalam, lanjut dia, penurunan persentase pengangguran tersebut sejatinya tidak mengubah kuantitas absolut penganggur di Sumut. Pada Februari 2024, jumlah penganggur terbuka tercatat 408 ribu orang.
Sempat naik menjadi 409 ribu pada 2025, dan kembali ke posisi 408 ribu orang pada Februari 2026. Angkanya relatif jalan di tempat.
Ironisnya, porsi serapan tenaga kerja di sektor formal yang menawarkan kepastian, seperti buruh, karyawan, dan pegawai, justru menyusut. Pada tahun 2024, sektor ini masih mengantongi porsi 38,27%, tetapi menyusut menjadi 37,76% pada Februari 2026.
Meski demikian, ada sedikit angin segar dari sektor formal lain, yakni kategori pelaku usaha yang dibantu buruh tetap dan dibayar. Porsinya naik dari 4.15% (2024) menjadi 4,32% (Februari 2026), atau mencapai sekitar 334 ribu orang.
"Peningkatan jumlah buruh tetap dan dibayar ini kemungkinan besar disumbang dari serapan tenaga kerja di ekosistem dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ungkap Gunawan.
Sayangnya, penyerapan di sektor formal tersebut belum mampu menggeser dominasi sektor informal yang masih menggulung pasar kerja Sumut. Gunawan menghitung, saat ini ada potensi sekitar 2,4 juta buruh yang bekerja tetapi rentan tidak dibayar penuh.
Hal itu karena mereka masuk dalam kategori buruh tidak tetap atau pekerja keluarga. Tak hanya itu, ada sekitar 575 ribu orang di Sumut yang harus melakoni kerja serabutan, bahkan memeras keringat di lebih dari satu tempat kerja demi bisa bertahan hidup.
Gunawan mencontohkan, ledakan jumlah pekerja informal di sektor transportasi daring (ojek online). Semakin banyak masyarakat yang berkecimpung di sana karena tidak ada pilihan lain, maka persaingan mendapatkan pelanggan akan semakin ketat.
"Dampaknya, pendapatan mereka berada dalam tren penurunan, dan daya beli otomatis tertekan," imbuh Gunawan.
Fenomena inilah, menurut dia, yang menjawab teka-teki mengapa pertumbuhan ekonomi yang tampak fantastis atau angka pengangguran yang turun,tetapi tidak linier dengan kebahagiaan warga.
Sektor informal tidak mencatat kepastian berapa penghasilan riil yang dibawa pulang ke rumah.
Bahkan, tekanan ini tidak hanya memapar pekerja informal.
Pekerja di sektor formal pun kini didera kecemasan serupa, seperti beban kerja yang menumpuk, pengeluaran hidup yang terus melonjak dan pengurangan jam kerja. Hingga ancaman disrupsi teknologi, seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang siap menggantikan posisi mereka kapan saja.
Ketika pendapatan kian terhimpit, masyarakat dipaksa melakukan ikat pinggang alias mengerem pengeluaran. Realita dompet kering inilah yang pada akhirnya memaksa warga mencari jalan pintas untuk menyambung hidup harian.
"Itulah mengapa belakangan ini kita melihat data peningkatan jumlah utang masyarakat yang luar biasa, khususnya dalam bentuk pinjaman online dan pay later," terang Gunawan.
Karena itu, kata dia, sudah saatnya pemerintah berhenti hanya fokus pada angka pengangguran. Namun lebih serius membenahi struktur tenaga kerja yang status hubungannya semakin tidak pasti ini.