ANTARAsatu.com | PADANG - Upaya mempersempit ruang gerak mafia BBM dan LPG di wilayah Sumatera Barat terus diperkuat. Langkah ini dilakukan melalui sinergi antara PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara dengan Polda Sumbar.
Dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis (23/4), kedua belah pihak sepakat untuk memperketat pengawasan di lapangan. Hal itu untuk memastikan distribusi energi subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.
Langkah tegas diambil oleh Kapolda Sumbar yang menginstruksikan seluruh jajaran Polres di wilayahnya untuk memantau aktivitas di setiap SPBU secara intensif. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dan Kapolri untuk menjaga stabilitas energi di tengah dinamika geopolitik global.
"Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran. Seluruh jajaran diarahkan untuk menindak tegas setiap penyalahgunaan BBM dan LPG tanpa kecuali," tegas Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta dalam pertemuan itu.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen ini, dilakukan pula penandatanganan pakta integritas oleh seluruh lembaga penyalur. Langkah ini diharapkan menjadi benteng awal untuk mencegah praktik "main mata" dalam penyaluran energi di lapangan.
Pertamina Patra Niaga pun memberi apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Sumbar yang selama ini berhasil membongkar berbagai kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.
Fahrougi Andriani Sumampouw, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, menyebutkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum adalah kunci utama dalam menjaga tata kelola energi.
Kolaborasi itu terutama untuk menjaga distribusi tepat sasaran sesuai ketentuan. Adapun penyaluran BBM dan LPG di Sumbar saat ini terpantau normal dan antisipasi tetap dilakukan menghadapi potensi kenaikan permintaan.
Senada dengan itu, Sales Area Manager Retail Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan menambahkan, dukungan dari mitra penyalur dan aparat sangat krusial agar distribusi tetap optimal.
"Kami terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan masyarakat yang berhak tidak kesulitan mendapatkan BBM dan LPG bersubsidi," ungkapnya.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sinergi yang solid, diharapkan praktik mafia BBM dapat ditekan. Sehingga anggaran subsidi negara tepat guna dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi.