Ilustrasi.
ANTARAsatu.com | MEDAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan besar pemerintah ternyata menyimpan paradoks. Alih-alih memperluas kesejahteraan rakyat, program senilai ratusan triliun rupiah itu justru kian memperbesar pundi-pundi segelintir korporasi yang sudah lama mendominasi industri ayam dan telur nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan fakta mengejutkan, yakni sekitar 70% industri ayam dan telur dalam negeri saat ini hanya dikuasai oleh dua perusahaan. Setelah MBG bergulir, perputaran uang yang dinikmati kedua korporasi itu melonjak drastis.
"Nilainya ini Rp554 triliun sebelum MBG. Setelah ada MBG menjadi Rp653 triliun. Artinya, hampir Rp380 triliun itu dua orang," ujar Amran dalam acara Pengamat Menguji, Mentan Menjawab: Strategi dan Capaian Pertanian, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Pertanian, Selasa (28/4).
Amran tidak menyebut nama kedua perusahaan tersebut. Namun pernyataannya cukup untuk memantik pertanyaan besar. Kapan rakyat bisa ikut menikmati kue industri perunggasan yang terus membesar?
Dominasi dua korporasi besar di industri ayam nasional bukan fenomena baru. Struktur industri yang tidak seimbang ini telah berlangsung bertahun-tahun, membuat peternak rakyat sulit bersaing dan terus terjepit di rantai produksi paling bawah.
Amran pun mengakui kenyataan pahit itu. "Kapan rakyat ini berdaulat? Kapan ekonomi rakyat ini bergerak?" tanyanya di hadapan para pengamat pertanian yang hadir dalam forum tersebut.
Ironisnya, kehadiran MBG, yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi yang merata, justru menambah volume perputaran uang di tangan dua pemain besar itu. Tanpa intervensi struktural, MBG berpotensi menjadi mesin penyubur oligarki, bukan alat pemerataan.
Menyadari bahaya konsentrasi pasar yang kian mengkhawatirkan, Kementan telah melakukan groundbreaking proyek hilirisasi ayam terintegrasi di enam titik dari 12 titik yang direncanakan di seluruh Indonesia.
Model yang dibangun bukan sekadar kandang ayam biasa. Ekosistem produksi dibangun secara vertikal, mulai dari pabrik pakan, pembibitan ayam atau day old chicken (DOC), hingga fasilitas pengolahan produk akhir.
Tujuannya adalah memangkas ketergantungan peternak rakyat pada suplai bahan baku dari korporasi besar sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.
"Yang membangun pakan dan DOC adalah negara. Kemudian yang bergerak di hilir itu rakyat kecil," kata Amran.
Untuk mewujudkan ambisi itu, setidaknya Rp20 triliun anggaran negara telah dialokasikan untuk pembangunan proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini. Di samping itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai total Rp50 triliun disiapkan sebagai amunisi tambahan bagi pelaku usaha kecil yang ingin masuk ke rantai produksi hilir.
Dengan demikia, total dukungan fiskal yang disiapkan pemerintah untuk merombak struktur industri perunggasan ini mencapai Rp70 triliun. Sebuah komitmen besar yang kini diuji oleh kecepatan eksekusi di lapangan.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal niat, melainkan soal konsistensi. Dengan enam titik groundbreaking yang sudah berjalan dan enam titik lagi dalam antrean, pemerintah punya kesempatan untuk membuktikan bahwa MBG bisa menjadi program yang benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat.
Bukan sekadar memperbesar margin dua taipan yang sudah lama bercokol di puncak industri ayam nasional.