ANTARAsatu.com | JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap 1.824 peserta BPJS Kesehatan dari golongan desil 10 dan 9 tercatat sebagai penerima BPJS gratis lewat skema PBI JK. Temuan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (11/2).
Peserta dari kelompok ekonomi paling atas ternyata ikut menikmati bantuan iuran yang kuotanya terbatas sekitar 96,8 juta orang. Akibatnya, warga yang seharusnya berhak justru tidak kebagian jatah karena kuota sudah terisi.
"Ada juga orang kaya desil 10 yang masuk PBI. Sebanyak 1.824 orang desil terkaya mendapat PBI, akibatnya ada orang yang seharusnya masuk PBI tapi tidak masuk karena PBI ada kuotanya yakni sekitar 96,8 juta," ujar Budi.
Ketidaktepatan data ini membuat bantuan kesehatan tidak tepat sasaran. Warga yang benar-benar butuh layanan justru tersingkir dari daftar penerima.
Budi menyebut perbaikan data harus segera dilakukan agar kuota kembali tepat guna. Rekonsiliasi akan dilakukan terhadap 11 juta data PBI yang sudah dinonaktifkan.
BPS, BPJS Kesehatan, Kemensos, dan pemerintah daerah akan duduk bareng untuk mencocokkan ulang data tersebut. Langkah ini disiapkan supaya peserta yang tidak layak bisa langsung disaring.
Peserta yang tergolong mampu akan dicoret dari daftar PBI JK. Kuota yang kosong nantinya dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk golongan desil 5.
"Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu. Nah, ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan ini adalah salah satu keputusan dari rapat kemarin," tegasnya.