ANTARAsatu.com | JAKARTA - DPR RI mendesak pemerintah membuka akses bantuan diaspora Aceh di Malaysia bagi masyarakat terdampak bencana serta mempermudah dana tanggap darurat. Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta bantuan dari diaspora Aceh di Malaysia dapat segera masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Permintaan itu disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Pemerintah.
"Karena ini namanya sumbangan hanya satu kali dan jumlahnya tidak mengganggu. Saya pikir Pak Mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk," ungkapnya.
Dasco menyatakan bantuan tersebut dapat membantu masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Satgas pemerintah diminta segera berkoordinasi dengan bea cukai.
Ia meyakini Kementerian Pertanian tidak akan keberatan atas masuknya bantuan pangan atau sembako bagi masyarakat terdampak bencana. Penyaluran bantuan itu diminta tetap diawasi secara ketat.
Bantuan tersebut terdiri atas minyak goreng, gula pasir, air mineral, makanan siap saji, pakaian, Al-Quran, hingga kloset toilet dengan nilai miliaran rupiah. Barang-barang itu disebut sudah dibeli dan tinggal dikirim.
Satuan Tugas DPR RI dan pemerintah juga sepakat memperlancar dana tanggap darurat untuk penanganan bencana. Keputusan itu diambil guna menghindari birokrasi yang berbelit-belit.
Dasco menyebut anggaran siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar Rp4,3 triliun. Kebutuhan dana untuk tanggap darurat disebut melebihi angka tersebut.
Ia mengingatkan agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terus bekerja dan membangun di lapangan memiliki kejelasan sumber anggaran. Pekerjaan pembangunan tetap dilakukan meski sumber anggarannya belum jelas.
Dalam rapat tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan pihaknya diminta mengambil anggaran tanggap darurat dari BNPB berdasarkan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anggaran tanggap darurat di Kementerian PU disebut seolah-olah dicoret.
Dody meminta adanya anggaran khusus lainnya untuk mendukung penanganan bencana. BNPB disebut masih meminta bantuan Kementerian PU untuk menangani bencana di daerah lain selain Sumatra.
Terkait kebutuhan tambahan dana, Dasco menyerahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambal kekurangan dari pos lain. Dana tanggap darurat itu disebut belum disetujui Bappenas.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan bertanggung jawab menyetujui penggunaan dana tanggap darurat yang belum disetujui Bappenas. Dana tanggap darurat yang sedang berjalan disebut akan diambil dari pos lain dengan tanggung jawab Mensesneg.