ANTARAsatu.com | MEDAN – Laju inflasi tahunan (year-on-year/y-o-y) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebesar 3,81% pada Januari 2026. Meski berada di level moderat, sejumlah wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan angka di atas rata-rata provinsi, dengan anomali harga yang mencolok terjadi di Kota Pematang Siantar.
Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin menyoroti kondisi Pematang Siantar yang membukukan inflasi tahunan sebesar 4,7%. Angka ini menjadi perhatian serius mengingat letak geografis kota tersebut yang bersinggungan langsung dengan wilayah sentra produksi pangan.
"Pematang Siantar ini unik sekaligus ironis. Kota ini berdekatan dengan sumber produksi cabai merah di Simalungun, seperti Pematang Raya yang saat ini bahkan sedang dalam masa panen. Namun, harga di pasar justru lebih mahal dibandingkan Kota Medan," ujar Gunawan, Selasa (24/2).
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per Senin (23/2), rata-rata harga cabai merah di Kota Medan dipatok Rp32.900 per kg. Sementara itu, di Pematang Siantar, komoditas yang sama menembus angka Rp39.500 per kg.
Menurut Gunawan, ini menjadi bukti bahwa kedekatan jarak dengan sumber produksi tidak menjamin stabilitas harga jika rantai distribusi atau tata niaga bermasalah. Ia menilai aliran barang kerap "lari" ke wilayah lain yang memiliki daya saing harga lebih tinggi atau permintaan lebih besar, seperti Medan.
"Tata niaga kerap menjadi masalah yang membuat distribusi justru mengalir jauh. Sebagai ilustrasi, saat harga melonjak tajam, Kabupaten Karo pun pernah mencatatkan harga lebih mahal dari Medan karena stok dari luar Sumut justru banyak membanjiri ibu kota provinsi," jelasnya.
Selain cabai, anomali serupa terjadi pada komoditas ikan segar, daging ayam, hingga daging sapi di Siantar. Pasokan ikan yang berasal dari Pantai Barat dan Pantai Timur dinilai belum terdistribusi lewat supply chain yang efektif menuju Pematang Siantar.
Selain Pematang Siantar, tiga kota lain di Sumut juga mencatatkan inflasi di atas rata-rata, yakni Padangsidimpuan (4,99%), Sibolga (5,28%) dan Gunung Sitoli yang mencapai 8,68%. Khusus untuk PadangSidimpuan, gangguan cuaca dan bencana alam pada jalur distribusi antarwilayah menjadi pemicu utama.
Gunawan berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bergerak lebih taktis dalam memetakan anomali harga di kawasan tertentu. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menjaga stabilitas harga tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kekayaan sumber daya alam (SDA).
"Kita bisa mencontoh Jakarta atau bahkan Singapura yang minim SDA namun mampu mengendalikan inflasi dengan manajemen logistik yang mumpuni. TPID harus bisa mengarahkan kebijakan stabilisasi yang efektif, terutama di tengah meningkatnya aktivitas belanja masyarakat," ungkapnya.
"Kenaikan harga kebutuhan hidup yang tidak terkendali sangat rentan menekan daya beli dan berisiko menyeret masyarakat ke ambang garis kemiskinan," pungkasnya.