Pernyataan tersebut disampaikan Ronggur melalui unggahan di media sosial usai mengikuti rapat koordinasi selama lebih dari dua jam yang membahas krisis pasokan BBM di Sumatera Utara. Rapat itu dipimpin Anggota Komisi XII DPR RI, Ade Jona Prasetyo.
Ronggur mengungkapkan, usai rapat, ia bersama sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara, DPRD Kota Binjai, dan Wakil Wali Kota Medan turut mendampingi Ade Jona Prasetyo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Bahan Bakar Medan milik PT Pertamina.
Menurutnya, penjelasan bahwa kelangkaan BBM dipicu dugaan fraud hingga menyebabkan 125 sopir pengangkut BBM dirumahkan justru menimbulkan pertanyaan besar.
"Kalau benar ada pemecatan terhadap 125 sopir karena fraud, berarti persoalan itu sudah berlangsung cukup lama. Seharusnya ada mitigasi sejak awal agar tidak berdampak pada distribusi BBM kepada masyarakat," tulis Ronggur.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengelolaan risiko di tubuh perusahaan. Karena itu, ia mendorong agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap PT Pertamina maupun PT Elnusa guna mengungkap penyebab utama terganggunya distribusi BBM di Sumatera Utara.
Ronggur juga mengingatkan bahwa krisis pasokan BBM telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang bergantung pada kelancaran distribusi energi.
Selain itu, ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif ataupun merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam unggahannya, Ronggur turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yang juga Anggota Komisi XII DPR RI, Ade Jona Prasetyo, atas langkah cepat melakukan rapat koordinasi dan sidak untuk memastikan penyebab terganggunya distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara. (ril/kcu)

