Ilustrasi.
ANTARASATU.COM | MEDAN - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan dapat menghemat anggaran lebih dari Rp3 triliun setelah menghentikan sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026. Penghematan itu berasal dari penghentian insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.
Kebijakan itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan surat edaran ini diterbitkan untuk menyesuaikan pelaksanaan program selama masa libur sekolah sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.
“Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026,” kata Agustina, Kamis (18/6).
Menurut dia, selama penghentian sementara penyaluran MBG, SPPG yang tidak beroperasi juga tidak akan menerima insentif harian. Sebelumnya setiap SPPG memperoleh insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari.
Dengan memperhitungkan jumlah SPPG yang telah beroperasi saat ini dan masa penghentian layanan selama 18 hari, BGN memperkirakan efisiensi anggaran yang diperoleh mencapai lebih dari Rp3 triliun.
“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3.004.560.000.000,” ujar Agustina.
Selain melakukan efisiensi anggaran, BGN juga mulai mengevaluasi sasaran penerima manfaat program MBG. Hingga 18 Juni 2026, lembaga itu telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Sekolah-sekolah tersebut akan menjalani evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah masih layak menerima bantuan MBG. Jika hasil penilaian menunjukkan bantuan tidak lagi diperlukan, anggaran yang tersedia akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Agustina.
BGN berencana memprioritaskan program MBG kepada kelompok rentan seperti masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Meski demikian, Agustina menegaskan data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring proses pendataan yang masih berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
“Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara,” ujarnya.