Ilustrasi.
ANTARASATU.COM | MEDAN - Antrean panjang untuk mendapatkan solar bersubsidi di Sumatra Utara bukan fenomena baru. Jauh sebelum pemerintah resmi menaikkan harga Pertamax pada 15 Juni lalu, para pengemudi truk dan angkutan barang sudah akrab dengan ritual melelahkan ini.
Mereka berkeliling mencari SPBU yang masih menjual solar, lalu menunggu berjam-jam dalam antrean. Sejauh ini, harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional Medan memang belum bergejolak.
Namun para pengamat dan pelaku usaha angkutan memperingatkan bahwa kondisi ini bisa berubah cepat jika kelangkaan solar bersubsidi terus berlanjut. Ancaman inflasi kini sudah berada tepat di depan mata.
Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin menyebut setidaknya ada empat ancaman nyata yang berpotensi muncul akibat antrean panjang solar bersubsidi yang berlarut-larut ini.
Untuk memahami dampak antrean solar secara langsung, Gunawan turun ke lapangan. Ia mengikuti perjalanan kendaraan pengangkut sayur-mayur dari Pasar Induk Lau Cih di kawasan Medan Tuntungan yang kembali ke Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo.
Kemudian melakukan observasi lanjutan ke sejumlah perusahaan jasa angkutan. Dari penelusuran tersebut Gunawan menemukan fakta yang mengkhawatirkan.
Para pengemudi truk pengangkut komoditas pangan dari dataran tinggi Karo kini harus menghabiskan waktu tambahan sekitar tiga jam. Hanya untuk mencari SPBU yang menjual solar dan kemudian mengantre selama 1,5 hingga 2 jam.
Padahal, dalam kondisi normal, kendaraan pengangkut dari wilayah produsen pegunungan itu sudah tiba di pasar induk sekitar pukul 23.00 hingga 02.00 dini hari. Sementara itu, para pedagang pengecer mulai berbelanja pada pukul 01.00 hingga 03.00 pagi.
"Jika tambahan waktu tiga jam terjadi saat pengiriman komoditas pangan dari Kabupaten Karo menuju pasar induk, maka keterlambatan pengiriman barang akan memicu kenaikan harga di semua pasar tradisional di Medan dan sekitarnya," ujar Gunawan, Senin (22/6).
Dengan kata lain, selisih waktu yang tampak sepele itu bisa langsung memantik lonjakan harga di pasar pada malam yang sama. Karena itu, ancaman pertama dan paling serius adalah inflasi harga pangan.
Keterlambatan pasokan sayur dan komoditas lain dari sentra produksi ke pasar induk berpotensi menciptakan kelangkaan sesaat. Kemudian langsung mendorong harga naik di tingkat pengecer.
Ancaman kedua datang dari perilaku pengemudi yang frustrasi. Tidak sedikit sopir yang akhirnya menyerah dan membeli BBM non-subsidi demi menghindari antrean panjang.
Masalahnya, harga BBM non-subsidi itu 3,4 kali lebih mahal dibanding solar bersubsidi. Selisih biaya yang signifikan ini hampir pasti akan dikompensasi dengan menaikkan tarif angkutan, yang ujungnya mendorong inflasi dari sisi biaya distribusi.
Ancaman ketiga adalah penurunan produktivitas usaha jasa angkutan. Setiap antrean yang menghabiskan 1,5 hingga 2 jam memangkas jumlah rit yang bisa diselesaikan dalam sehari.
Bagi perusahaan angkutan penumpang antarpropinsi maupun pengangkut barang, ini berarti penurunan pendapatan sekaligus pembengkakan biaya operasional.
Ancaman keempat, yang kerap luput dari perhatian, adalah pengeluaran tambahan kecil-kecil yang menumpuk selama antrean. Dari pengamatan Gunawan, salah satu yang paling nyata adalah konsumsi rokok para pengemudi yang meningkat saat menunggu.
Belum lagi kerugian lain seperti penyusutan muatan barang yang sensitif terhadap waktu, keterlambatan pengiriman dan waktu produktif yang terbuang sia-sia.
Gunawan menegaskan, kondisi ini masih bisa dikendalikan jika segera ditangani. Namun jika pasokan solar bersubsidi tidak segera diperbaiki dan antrean terus memburuk, maka tekanan inflasi di Sumatra Utara tinggal menunggu waktu.
"Bukan hanya akan menimbulkan masalah beban operasional yang bertambah bagi pelaku usaha, ancaman inflasi kini berada tepat di depan mata," katanya.
Ia mendorong pemerintah dan Pertamina untuk segera mengevaluasi mekanisme distribusi solar bersubsidi. Khususnya di jalur-jalur logistik utama yang menghubungkan sentra produksi pangan dengan pusat distribusi di kota.
Kelancaran pasokan BBM bersubsidi bukan hanya soal energi, tetapi juga soal stabilitas harga pangan yang langsung dirasakan masyarakat kecil.