ANTARAsatu.com | JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku adanya kecolongan dalam penganggaran pembelian motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp1,05 triliun. Anggaran itu disebut diperuntukkan bagi pengadaan 25 ribu motor listrik impor untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Purbaya mengatakan, dirinya sebenarnya telah menolak pengadaan motor listrik tersebut sejak tahun lalu. Namun, pos anggaran itu tetap muncul dalam sistem penganggaran Kementerian Keuangan.
Menurut dia, kebobolan itu terjadi karena persoalan pada perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang saat ini sedang diperbaiki.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” kata Purbaya, Rabu (6/5).
Ia mengatakan sistem pengawasan anggaran akan diperketat agar tidak ada lagi pos belanja yang lolos tanpa pengawasan memadai. Purbaya juga meminta Direktorat Jenderal Anggaran mengevaluasi seluruh belanja yang dinilai tidak wajar.
“Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Pernyataan Purbaya itu memunculkan sorotan terhadap sistem pengawasan anggaran pemerintah. Terutama karena nilai pengadaan yang mencapai lebih dari Rp1 triliun tetap tercatat meski disebut telah ditolak sebelumnya.
Di pihak lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pengadaan motor listrik memang masuk dalam rencana anggaran tahun 2025. Menurut dia, kendaraan itu disiapkan untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG.
“Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” kata Dadan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/4).
Ia menyebut realisasi pengadaan motor listrik telah berjalan bertahap sejak Desember 2025 dan jumlah unit yang sudah direalisasikan mencapai lebih dari 21 ribu unit.
Purbaya mengaku pemerintah akan memperketat pengawasan seluruh program belanja negara. Termasuk program MBG, agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.