ANTARAsatu.com | MEDAN - Pemerintah Kota Medan memulai digitalisasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini diambil untuk mengakhiri persoalan klasik ketidaktepatan sasaran akibat manipulasi data di lapangan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, ke depan tidak boleh ada lagi subjektivitas dalam menentukan penerima bantuan. Menurut dia, seluruh proses kini harus berbasis pada data riil yang terverifikasi.
"Sering kita dengar keluhan masyarakat, mengapa yang dinilai mampu justru menerima bantuan, sementara yang membutuhkan terlewatkan. Ini terjadi karena data belum sepenuhnya valid. Solusi satu-satunya adalah digitalisasi agar sistem menjadi kredibel dan akuntabel," ujarnya saat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Portal Perlinsos, Senin (25/5).
Kota Medan terpilih menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi implementasi digitalisasi bansos nasional. Penunjukan ini menyusul keberhasilan program serupa yang sebelumnya telah diterapkan di Banyuwangi.
Dalam penerapannya, terdapat empat fokus utama digitalisasi bansos di Kota Medan, salah satunya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis verifikasi.
Kemudian pengerahan 5.080 agen pendamping sosial yang berasal dari unsur PKK dan kelurahan. Mereka akan memvalidasi sekitar 792 ribu data kepala keluarga (KK).
Dalam pelaksanaannya, setiap agen wajib mendata minimal lima KK per hari agar proses validasi dapat rampung dalam waktu satu bulan.
Rico mengakui pelaksanaan validasi ulang ini berpotensi membuka "realitas pahit". Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya lonjakan angka warga yang membutuhkan bantuan.
Meski demikian, sia menilai kejujuran data jauh lebih penting agar pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat.
"Kalau ternyata yang membutuhkan lebih banyak, kita harus hadapi dengan jujur. Dari data yang valid, pemerintah baru bisa merumuskan solusi yang tepat," katanya.
Menurut Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri, Erliani Budi Lestari, digitalisasi bansos merupakan bagian dari transformasi nasional menuju tata kelola pemerintahan yang efektif.
Sistem baru ini mengintegrasikan seluruh proses secara real-time. Mulai dari tahap registrasi hingga verifikasi yang berbasis biometrik.
"Medan dipilih karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemerintahan yang baik," ungkapnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana meyakini, implementasi ini tidak hanya memperkuat akurasi data semata. Namun juga mampu memperluas inklusi keuangan di tengah masyarakat.
"Melalui aplikasi portal yang terintegrasi, pembaruan data penerima manfaat kini dapat dilakukan secara berkala dan otomatis," katanya.