Aktivitas Galian C diduga ilegal di Desa Kwala Pesilam, Padang Tualang, Langkat, Sumut. (Dok. invocavit.com)
ANTARAsatu.com | LANGKAT - Debu mengepul pekat saat matahari terik dan jalanan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan tiba. Itulah keseharian warga di Desa Kwala Pesilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumut. Di balik rusaknya infrastruktur desa itu terselip aktivitas pengerukan tanah urug (Galian C) yang diduga melibatkan "tangan-tangan" aparat.
Aktivitas tambang ilegal di lahan perkebunan kelapa sawit ini disebut-sebut milik seorang perwira menengah di Polda Sumatera Utara, Kompol MIS. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan di dekat pemukiman, geliat puluhan truk pengangkut tanah itu seolah luput dari pantauan hukum.
Nama Kompol MI Saragih, yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Besitang, mencuat ke permukaan sebagai aktor di balik operasional tambang tersebut. Saat dikonfirmasi, MIS tidak menampik keterlibatannya, namun ia berkilah soal kepemilikan lahan.
Ia mengakui bahwa alat berat (ekskavator) yang menderu setiap hari di lokasi tersebut adalah miliknya.
"Bukan saya yang punya (galian) itu, tapi teman. Alat berat itu milik saya yang disewa oleh Suhani dan Pasi seharga Rp 1,6 juta per hari," ujar MIS, Selasa (7/4/2026), lansir invocavit.com.
Mantan Pamen Polres Madina ini beralasan, daripada alat beratnya menganggur, lebih baik disewakan untuk menambah penghasilan. Ia mengaku kini sedang sibuk bertani.
"Kalau saya punya galian itu, tidak mungkin saya bertani nanam ubi. Ini saya lagi di jalan bawa ubi dari Sergai untuk dijual," katanya.
Di lapangan, ratusan ribu kubik tanah diperkirakan telah dikeruk dari lahan PTPN tersebut. Menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Warga menduga, langgengnya bisnis haram ini karena adanya koordinasi "bawah meja" dengan oknum TNI dan Polri setempat.
"Kami sudah sangat resah. Truk-truk dengan tonase berlebih itu membuat jalan hancur dan berlubang. Sering terjadi kecelakaan karena lubang tertutup genangan saat hujan," ujar salah satu warga.
Kekecewaan warga mencapai titik nadir. Mereka mendesak Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut untuk segera bertindak. Mengingat aparat di tingkat lokal dianggap sudah "tutup mata" akibat dugaan aliran upeti.
Nuansa janggal semakin terasa dari konfirmasi nomor kontak yang diberikan oleh Kompol MIS. Sosok berinisial AB, yang disebut-sebut mengelola lokasi, justru memberi jawaban bernada menantang.
"Kalau Abang keberatan dengan tempat itu, laporkan saja biar ditangkap. Sikat semua, jangan tebang pilih," tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Namun, meski sempat mengaku sebagai awak media dengan mengirimkan foto identitas, sosok tersebut langsung berkilah "salah kirim". Kemudian mematikan ponselnya saat ditanya lebih jauh mengenai struktur organisasi medianya.