ANTARAsatu.com | DELI SERDANG – Realisasi anggaran belanja teknologi informasi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, meski mengucurkan dana hingga ratusan juta rupiah, identitas pelaksana proyek tersebut hingga kini masih terkesan ditutupi.
Berdasarkan data yang dihimpun, Bapenda Deli Serdang mengalokasikan anggaran sebesar Rp685.859.340 untuk pos belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan. Spesifikasi pekerjaan tersebut mencakup biaya layanan internet, WhatsApp masking, hingga layanan Internet Service Provider (ISP) dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
Namun, transparansi mengenai siapa pihak ketiga yang mengerjakan proyek dengan masa kontrak hingga Desember 2026 tersebut dipertanyakan. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bapenda Deli Serdang mengaku buta terkait teknis maupun sosok rekanan yang mengelola anggaran jumbo tersebut.
"Tidak tahu kami siapa yang mengerjakannya dan kami juga tidak ada pekerjaan ini," ujar salah seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (2/3), lansir mistar.id.
Kepala Bapenda Deli Serdang Sri Armayani belum memberi tanggapan meski telah dikonfirmasi. Setali tiga uang, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang Sandra Dewi Situmorang, juga memilih bungkam dan tidak merespons permintaan klarifikasi.
Kondisi ini memicu kritik dari masyarakat terkait tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Zainal, warga Lubuk Pakam, menegaskan sesuai prinsip keterbukaan informasi publik, pemerintah wajib menjelaskan rincian penggunaan uang rakyat tersebut.
"Publik berharap adanya penjelasan resmi terkait mekanisme pengadaan dan siapa pelaksananya. Jangan sampai anggaran sebesar itu tidak jelas pertanggungjawabannya," ujarnya.