ANTARAsatu.com | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak dana desa dalam 10 tahun terakhir tidak sepenuhnya sampai ke rakyat. Pemerintah akan merombak kebijakan dana desa agar lebih efektif dan efisien.
Prabowo menyebut banyak kepala desa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan baik. Kondisi tersebut dijadikan bukti adanya masalah dalam penggunaan dana desa selama ini.
"Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat," ungkapnya, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (16/2).
Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2). Ia mengatakan pemerintah akan mengarahkan kembali kebijakan dana desa.
Pemerintah sudah mengurangi porsi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka pengaturan alokasi dana desa.
Pemerintah mengarahkan kebijakan lain langsung kepada masyarakat desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Program tersebut ditujukan untuk masyarakat yang berada di desa.