 |
| Ponpes Al-Hidayah Binaan BNPT dan Densus 88 yang terletak di Jalan Sawit Rejo, Dusun IV, Desa Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru, Deliserdang, |
Hal ini mereka lakukan agar Presiden memerintahkan Bupati Deli Serdang untuk menindak bawahannya, Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang, beserta jajarannya, agar menindaklanjuti proposal bantuan pembangunan rehab masjid Ponpes Al Hidayah, yang telah disposisi namun hingga sekarang tak terealisasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ponpes Al-Hidayah Binaan BNPT dan Densus 88 yang terletak di Jalan Sawit Rejo, Dusun IV, Desa Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru, Deliserdang, pada tahun 2022 pernah mengajukan proposal untuk pembangunan rehab Rumah Ibadah dan Pesantren, meliputi keramik lantai, plafon, gypsum, tempat wudhu’/kamar mandi.
Proposal itu telah keluar lembar Disposisinya dengan perintah “Cek/Pelajari dan Tindak Lanjuti,” dan sudah dilakukan survei oleh Staf/Pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deli Serdang untuk eksekusinya tanggal 30 Januari 2025, namun sampai sekarang masih belum ada kelanjutan dari proses yang diajukan dan telah berjalan.
Sudah berkali-kali pihak Ponpes Al Hidayah bertanya dan mendatangi kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deliserdang, namun anehnya para staf di kantor Pemkab Deliserdang mengatakan tidak tahu menahu terkait proposal, lembar Disposisi, dan lebih ajaibnya mereka tidak tahu tentang tim survei tersebut.
Padahal jelas tim survei tersebut, menurut Buya Ghazali memakai pakaian dinas Pemkab Deliserdang sewaktu menjalankan survei.
Bahkan pimpinan Ponpes Al Hidayah yang juga mantan Napiter dan Duta Damai Indonesia Ustadz Khairul Ghazali, telah meminta kepada Bupati Deli Serdang dr. H.Asri Ludin Tambunan agar menindak tegas bawahannya yang diduga “mempermainkan” bantuan untuk Rumah Ibadah dan pondok pesantren Al Hidayah. Karena fungsi rumah Ibadah (dalam hal ini Masjid), didirikan sebagai salah satu sarana publik untuk tempat beribadah khusus bagi umat Islam.
Ponpes Al Hidayah ini adalah binaan BNPT dan Densus 88 Mabes Polri yang mendidik anak-anak mantan Napiter (napi teroris), dan masyarakat sekitar agar mendapat pendidikan yang layak, yang harusnya menjadi atensi bagi para pemangku jabatan.
Dihubungi via seluler pada Senin (3/11/2025), Ustadz Khairul Ghazali beserta pimpinan pesantren mengatakan berkomitmen untuk melaporkan ke Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPT RI, dan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak ada perhatian sama sekali dari Bupati Deliserdang atas keluhan kami ini, “ujar Ustad Ghazali.
Sementara Kadis Cikataru hingga berita ini dituliskan, belum memberikan jawaban atas chat WhatsApp yang dikirim wartawan. Sama halnya, Bupati Deliserdang dr. H.Asri Ludin Tambunan saat dichat via WhatsApp menjawab : “Selamat pagi, Izin Bapak/Ibu Mohon maaf sebelumnya, saat ini nomor ini sedang dioperasikan oleh Admin, terkait pesan akan segera kami sampaikan kepada Pak Bupati, Terima kasih . ***