google.com, pub-7586912727531913, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Dihadapan Ratusan Pendemo, Bobby Bilang Akan Tindaklanjuti Tuntutan Para Driver

Advertisement

Dihadapan Ratusan Pendemo, Bobby Bilang Akan Tindaklanjuti Tuntutan Para Driver

Dyan Putra
20 Mei 2025

Pendemo yang tergabung dalam Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams) menuntut kejelasan regulasi serta perlindungan kerja bagi para driver ojol.

ANTARAsatu.com | MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tuntutan para driver ojek online (ojol).


"Kalau memang bisa dibuat pergub, saya akan buat. Kalau perlu perda, kita usulkan ke legislatif. Kami siap kirim surat ke pusat agar suara dari Pemprov Sumut dan driver ojol didengar," ujar Bobby di hadapan peserta aksi demo ojol di kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/5/2025).


Terkait potongan penghasilan hingga 40% yang dikeluhkan driver, Bobby menegaskan akan meminta aplikator menjelaskan dan mengikuti aturan resmi yaitu maksimal 20% (15% aplikator + 5% pajak).


Ia juga menyampaikan pentingnya keselamatan kerja di jalan, terutama di wilayah Sumut yang diakuinya cukup rawan.


Oleh karena itu, Bobby mendorong agar pihak aplikator menyediakan perlindungan sosial bagi driver ojol.


"BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus disiapkan aplikator, jangan dibebankan ke pemerintah terus. Kami siap bantu komunikasi dengan aplikator," tegas Bobby.


Dalam aksinya pendemo yang tergabung dalam Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (Godams) menuntut kejelasan regulasi serta perlindungan kerja bagi para driver ojol.


Massa ojol juga menuntut pemerintah menerbitkan perppu sebagai payung hukum nasional bagi transportasi daring, menghapus program instan aplikator yang dianggap merugikan, serta menindaklanjuti potongan pendapatan driver berdasarkan Permenhub No 667 Tahun 2022.


Koordinator aksi Agam Zubir menyatakan, momen Hari Kebangkitan Nasional menjadi titik awal pergerakan nasional driver ojol untuk menuntut keadilan dan regulasi yang berpihak.


"Program instan membuat driver dapat banyak order, tetapi tarifnya sangat rendah. Ini memaksa driver bekerja ekstra demi penghasilan layak, yang akhirnya berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja," jelas Agam.


Ia menambahkan, banyak aplikator enggan memberikan jaminan perlindungan kerja seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.


Selain itu, driver juga menjadi korban perang tarif antar aplikasi yang menurunkan pendapatan.