Pembangunan Huntap di Tapanuli Utara.
ANTARASATU.COM | Medan - Pemprov Sumut meminta percepatan pembangunan 57.027 unit hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar diiringi penyediaan infrastruktur pendukung serta fasilitas umum (fasum). Langkah ini dinilai penting agar masyarakat terdampak tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga bisa kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman.
Wakil Gubernur Sumut Surya mengatakan, pemulihan pascabencana tidak cukup dilakukan dengan membangun kembali rumah warga. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan akses jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, drainase serta fasilitas pelayanan dasar lainnya.
“Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan,” tutur Surya, Jumat (9/10).
Menurut Surya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta lembaga kemanusiaan diperlukan untuk mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum tanah, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari risiko bencana berulang sebelum pembangunan dilakukan.
Selain itu, data penerima manfaat juga harus diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran. Proses pembangunan juga perlu dipantau secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Surya menjelaskan, pembangunan huntap di Sumut melibatkan pemerintah dan sejumlah lembaga kemanusiaan. Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit huntap yang tersebar di lima kabupaten dan kota.
Rinciannya, sebanyak 441 unit dibangun di Kabupaten Tapanuli Selatan, 241 unit di Kota Padangsidimpuan, 200 unit di Kota Sibolga, 182 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah dan 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara.
Sementara Posko Bencana Provinsi Sumut telah membangun 100 unit huntap, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan sebanyak 792 unit. Meski demikian, Surya mengakui, kesiapan dan kejelasan status lahan masih menjadi salah satu kendala dalam mempercepat pembangunan hunian tetap di wilayah Sumut.
Karena itu, penyelesaian persoalan lahan juga perlu menjadi perhatian agar pembangunan dapat berjalan sesuai target dan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang layak.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahaean mengatakan, pemerintah mempercepat target penyelesaian pembangunan huntap dari rencana awal tiga tahun menjadi dua tahun.
Percepatan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026. Kebijakan ini menuntut penyelarasan alokasi anggaran, ketersediaan material serta kapasitas pelaksana di lapangan.
Berdasarkan data Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan akibat bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar. Dari total target pembangunan 57.027 unit huntap di tiga provinsi itu, sebanyak 2.085 unit telah rampung hingga awal Oktober 2026 dan sebanyak 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Di luar pembangunan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap melalui skema "in situ", yakni pembangunan atau pemulihan hunian di lokasi semula.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan pentingnya kepastian lahan dan validasi data penerima manfaat. Kedua hal itu menjadi bagian penting untuk menghindari hambatan pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah juga mendorong perencanaan rantai pasok material agar kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi sesuai jadwal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang dirancang untuk mendukung pembangunan rumah secara efisien.
Selain aspek teknis, pelibatan tenaga kerja lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu diperkuat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Penyediaan hunian pun perlu dilakukan secara paralel dengan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Dengan demikian, penyelesaian huntap tidak berhenti pada berdirinya bangunan rumah, tetapi juga memastikan lingkungan tempat tinggal dapat mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat.