ANTARASATU.COM | MEDAN - Perubahan kepemimpinan di tubuh otoritas moneter nasional di tengah dinamika global memicu perhatian serius dari kalangan ekonom. Nilai tukar Rupiah tercatat mengalami pelemahan dari kisaran level 17.900 bergerak ke kisaran 18.100 per US Dolar pasca mundurnya Gubernur Bank Indonesia Pery Warjiyo.
Tekanan terhadap mata uang Garuda kian terasa di saat pasar keuangan domestik tidak sedang dibayangi oleh sentimen ekonomi eksternal yang besar. Kondisi ini dinilai memberi gambaran nyata bahwa tekanan ekonomi di Tanah Air mengalami peningkatan sejak kepemimpinan beliau berakhir.
Ekonom Sumut Gunawan Benjamin menilai, mundurnya Gubernur BI memperburuk sentimen pasar yang secara bersamaan diperparah oleh memanasnya kembali konflik di kawasan Timur Tengah.
"Pelaku pasar kembali harus beradaptasi dengan gaya kebijakan pemimpin baru yang nantinya akan menggantikan posisi beliau. Untuk sementara waktu, pelaku pasar akan lebih banyak mengandalkan sentimen ekonomi yang berkembang di tengah gejolak geopolitik yang menambah ketidakpastian," ungkapnya, Senin (3/8).
Menurut Gunawan, rekam jejak (track record) sosok pengganti tentu akan menjadi sorotan utama para pelaku pasar. Namun ada hal yang jauh lebih substantif dan fundamental bagi stabilitas perekonomian bangsa, yakni menjaga independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Agar kepercayaan pasar tetap terjaga, kata dia, BI mutlak harus dibebaskan dari segala bentuk tekanan politik dan kekuasaan. Gunawan menyebut BI belakangan kerap dipersepsikan mengorbankan kebijakan moneter demi mengakomodasi kepentingan pemerintah.
Indikasi yang paling terlihat adalah langkah BI dalam menjaga likuiditas melalui pasar obligasi. Langkah itu dinilai bertujuan menopang fiskal pemerintah melalui transaksi surat utang, baik di pasar primer maupun sekunder.
Praktik yang kerap disebut pasar sebagai monetasi defisit. Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah justru tetap mempertahankan belanja yang lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia.
Gunawan tidak menampik defisit anggaran tidak selalu berdampak buruk. Kendati demikian, penentuan skala prioritas kebijakan sangat mendesak untuk dilakukan demi keselamatan perekonomian jangka panjang.
Menjaga daya beli masyarakat memiliki urgensi yang jauh lebih besar dibandingkan mengeksekusi proyek-proyek strategis baru yang belum tentu memberi multiplier effect secara optimal maupun terjamin kontinuitasnya.
Kebijakan moneter dan fiskal menurut dia memang tidak selalu berjalan sejalan. Namun, lanjutnya, di sanalah letak seni harmonisasinya, yang mana ada pedal untuk menancap gas dan ada pedal lain yang siap untuk mengerem.
Lebih lanjut, Gunawan mengingatkan pentingnya mewaspadai persepsi para investor dan pelaku pasar yang memegang kendali atas peredaran arus modal global. Jika pasar menilai kebijakan moneter BI terlalu dominan memikul beban stabilisasi ekonomi tanpa diimbangi oleh disiplin fiskal, investor akan dapat mengkalkulasi batas efektivitas kebijakan itu.
"Bagi investor asing yang sudah mengukur semuanya, mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia nantinya akan membutuhkan bantuan mereka. Waspadai potensi eksploitasi kebijakan yang lebih merugikan dalam waktu yang lama," pungkas Gunawan.