Demonstrasi warga Pati pada Agustus 2025.
ANTARASATU.COM | Jakarta - Rombongan massa aksi yang berencana menggelar unjuk rasa di Jakarta pada 27 Agustus 2026 menghadapi serangkaian intimidasi dan penolakan. Pemesanan bus yang rencananya membawa massa demo dari Jawa Tengah mendadak dibatalkan, sementara armada yang telah berangkat justru menjadi sasaran pelemparan batu di tol.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono, alias Botok, mengungkapkan pembatalan sewa armada terjadi secara mendadak dua hari menjelang jadwal keberangkatan utama. Pembatalan ini menyasar bus yang telah dipesan untuk membawa warga dari Pati, Jepara, hingga Grobogan.
“Hari terakhir terkendala ya, jadi bus-bus yang sudah dipesan, sudah di-DP, ternyata hari ini dibatalkan semua,” ujarnya, Senin (24/8).
Botok menduga armada bus tidak diizinkan beroperasi akibat adanya tekanan dari kepolisian setempat. Semua uang muka (DP) yang sempat dibayarkan pun dikembalikan oleh pihak penyedia jasa transportasi.
"Dikembalikan semua. Karena katanya polisi enggak ngasih izin. Temen-temen menyampaikan bus di Pati dibatalkan semua karena diteken-teken, dicari-cari oleh pihak kepolisian,” jelasnya.
Tak berhenti pada pembatalan armada, aksi teror juga dialami rombongan pendahulu yang berangkat menuju ibu kota pada Senin pagi. Bus yang mengangkut 17 orang pengunjuk rasa mendadak dilempari batu oleh orang tak dikenal saat melintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, wilayah Karawang, Jawa Barat.
"Tadi siang kami perjalanan dari Pati ke Jakarta, di Tol Karawang kami dilempar batu sama orang tak dikenal. Dia posisi di atas jembatan dilempar batu bata ya, itu kaca mobil depan pecah," ungkap Botok.
Akibat insiden dari atas jembatan penyeberangan orang (JPO) tersebut sejumlah penumpang di dalam bus mengalami luka-luka. Selain teror fisik, Botok mengaku akun aplikasi WhatsApp dan TikTok miliknya sempat tidak dapat diakses secara mendadak.
Koordinator AMPB Teguh Istianto menyatakan, mayoritas massa dari Pati sedianya dijadwalkan menyusul berangkat pada 26 Agustus 2026. Dalam rencana aksi, mereka membawa dua tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR, yaitu mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Meski diterpa pembatalan kendaraan hingga penyerangan fisik, AMPB menegaskan tidak akan mundur dan tetap melanjutkan rencana aksi di Jakarta.