ANTARASATU.COM | KARO - Pemprov Sumut mengklaim operasi penertiban pungutan liar (pungli) di kawasan wisata pemandian air panas Sidebuk-Debuk, Kabupaten Karo, telah membuahkan hasil.
Klaim ini muncul di tengah tingginya keluhan wisatawan terhadap praktik pemalakan yang sudah berlangsung bertahun-tahun di kawasan tersebut.
Namun, di lapangan, penertiban yang melibatkan Satpol PP Provinsi Sumut dan Kabupaten Karo ini bukannya tanpa celah. Petugas di lapangan mengakui sempat terlibat aksi "kucing-kucingan" dengan pelaku pungli yang lihai berpindah lokasi demi menghindari pantauan.
Petugas Satpol PP Kabupaten Karo Ebenezer Tarigan, mengakui bahwa pihaknya harus berjaga 24 jam dengan sistem giliran di empat titik yang selama ini menjadi "lahan" kutipan oknum.
Sementara itu, personel Satpol PP Sumut, Rido, menyebut bahwa kepadatan kendaraan saat penertiban justru menciptakan tantangan baru bagi petugas yang harus menjaga arus lalu lintas tetap terkendali.
Melalui keterangan tertulis, Pemprov Sumut menyatakan, langkah sosialisasi dan penertiban pungutan liar (Pungli) di jalur menuju kawasan wisata pemandian air panas Sidebuk-Debuk mulai menunjukkan hasil. Dalam dua hari terakhir, jumlah pengunjung meningkat tajam.
Pada Minggu (28/6), arus kendaraan yang keluar masuk menuju pemandian air panas Sidebuk-Debuk disebut jauh lebih ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Meski Pemprov Sumut mengklaim lonjakan pengunjung pada Minggu (28/6) adalah dampak dari keberhasilan penertiban, para pelaku usaha di sana masih memiliki pandangan skeptis.
Ima, pemilik kantin setempat, blak-blakan berharap agar operasi ini bukan sekadar tindakan seremonial.
"Kalau bisa Pak Gubernur, Pak Bupati, pungli bisa dihapuskan seterusnya," ujarnya, menyiratkan bahwa masalah ini sudah mengakar dan sangat merugikan pelaku bisnis.
Di sisi lain, publik pun membandingkan situasi ini dengan kawasan wisata Siosar yang mati suri akibat dibiarkan dikuasai pungli. Pengunjung seperti Sandy mengingatkan bahwa penertiban tidak bisa dilakukan setengah hati.
Baginya, dukungan terhadap akses baru hanyalah langkah teknis. Sementara inti masalahnya adalah memutus keterlibatan oknum yang selama ini menjadikan wisata sebagai komoditas pemalakan.