google.com, pub-7586912727531913, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Dari ATM hingga BPKB, Binsar DPRD Medan Ubah Cara Pandang Warga terhadap KTP

Advertisement

Dari ATM hingga BPKB, Binsar DPRD Medan Ubah Cara Pandang Warga terhadap KTP

15 Juni 2026

Binsar Simarmata.

ANTARAsatu.com | MEDAN - ‎Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Perindo, Binsar Simarmata, punya cara unik untuk menumbuhkan kesadaran tertib administrasi kependudukan (Adminduk) di kalangan warga. Saat menjadi pemateri dalam sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 di Lapangan Kompleks GMI, Kelurahan Kemenangan Tani, Medan Tuntungan, Minggu (14/6), ia meminta warga mengubah paradigma mereka terhadap KTP.
‎Binsar menganalogikan KTP bukan sekadar kartu biasa, melainkan aset berharga yang fungsinya setara dengan dokumen keuangan penting.
‎"Tolong Bapak dan Ibu, anggaplah KTP itu ATM. Anggaplah KTP itu menjadi bilyet deposito, anggaplah KTP itu menjadi BPKB mobil. Supaya kita berharga," ujar Binsar di hadapan ratusan warga, camat, lurah, dan tokoh masyarakat yang hadir sejak pukul 15.00 WIB.
‎Menurut Binsar, selama ini banyak warga yang cenderung abai dan baru mengurus dokumen kependudukan saat benar-benar dibutuhkan secara mendesak. Kebiasaan "ujug-ujug" atau mendadak inilah yang sering kali memicu kepanikan saat warga harus berurusan dengan birokrasi, baik di tingkat kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
‎Ia juga menyoroti seringnya warga mengeluhkan antrean panjang atau praktik percaloan saat mengurus dokumen di kantor Dinas Dukcapil. Padahal, dengan adanya layanan di tingkat kecamatan, proses tersebut seharusnya bisa lebih mudah dan cepat.
‎"Jangan nanti di situ KTP-nya dibutuhkan, baru kalang kabut datang ke kecamatan, kalang kabut di Dukcapil," kata Binsar mengingatkan.
‎Dalam kesempatan itu, Binsar juga mengajak masyarakat untuk membuang jauh-jauh rasa "pamali" atau enggan mengurus dokumen kematian atau perubahan status keluarga. Ia menegaskan, menyimpan dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, hingga akta kematian dengan rapi adalah bentuk kepedulian terhadap anggota keluarga agar tidak kesulitan di masa depan.
‎"Jangan alergi, jangan pamali. Ah, nanti kedahuan saya udah janda, udah duda, ngapain, entar ribet anak-anak kita. Kita tinggalkanlah sertifikat, mengurusnya repot dia kelak, kasihan," ucapnya.
‎Selain soal pentingnya kerapian administrasi pribadi, termasuk sinkronisasi data hingga detail titik koma pada nama, Binsar juga mendorong peran aktif komunitas. Ia berharap tokoh adat dan warga serta kelompok masyarakat menjadi "relawan" Pemko Medan yang terus mengingatkan warga akan pentingnya tertib Adminduk.
‎Baginya, menolong sesama warga dengan sekadar berbagi informasi tentang pentingnya administrasi adalah bentuk empati sosial yang nyata.
‎"Kalau bisa kita berbagi informasi aja, itu sudah sangat cukup. Kita hanya bagi informasi saja, pun kita pelit, gimana lagi? Artinya kita bantu pemerintah, pemerintah pasti bantu kita," pungkas Binsar.
‎Kegiatan sosialisasi ini menjadi penutup akhir pekan yang produktif bagi warga Medan Tuntungan, sekaligus menjadi pengingat agar dokumen kependudukan tidak lagi dititipkan sembarangan di atas meja, melainkan disimpan dengan aman layaknya harta berharga.