Irsal, Ketua Umum SPP UPMS I.
ANTARAsatu.com | MEDAN - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang dalam periode tertentu telah menembus lebih dari 30% tidak hanya berdampak pada pengeluaran masyarakat. Bagi kalangan pekerja sektor energi, lonjakan harga itu juga menjadi sinyal bahwa Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran I (SPP UPMS I) menilai kenaikan harga Pertamax perlu dibaca lebih jauh daripada sekadar persoalan bisnis atau penyesuaian harga pasar. Fenomena ini sebagai pengingat bahwa sistem energi nasional masih rentan terhadap berbagai tekanan eksternal, mulai dari gejolak harga minyak dunia, konflik geopolitik, hingga fluktuasi nilai tukar rupiah.
Ketua Umum SPP UPMS I Irsal mengatakan, dinamika harga energi yang terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi sektor energi nasional secara menyeluruh. Menurut dia, ketahanan energi tidak cukup diukur dari tersedianya pasokan bahan bakar, tetapi juga kemampuan negara menjaga akses energi yang stabil, terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.
"Situasi ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi energi nasional. Ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga bagaimana negara mampu menjaga akses energi yang andal, berkelanjutan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ungkapnya, Kamis (11/6).
Menurut SPP UPMS I, kenaikan harga Pertamax menjadi alarm bahwa Indonesia perlu mempercepat langkah menuju kemandirian energi. Ketergantungan terhadap faktor eksternal masih cukup tinggi sehingga setiap gejolak global dapat langsung memengaruhi harga energi di dalam negeri.
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar energi global diwarnai ketidakpastian yang cukup besar. Konflik geopolitik di sejumlah kawasan penghasil minyak, gangguan rantai pasok, hingga perubahan kebijakan energi negara-negara besar telah menyebabkan harga energi dunia bergerak fluktuatif. Kondisi itu turut memberi tekanan terhadap sektor energi nasional.
Karena itu, SPP UPMS I menilai diperlukan langkah strategis yang lebih terukur dan berkelanjutan. Upaya itu antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi energi domestik, penguatan infrastruktur distribusi energi, percepatan pengembangan energi alternatif, hingga pembenahan tata kelola sektor minyak dan gas bumi agar lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Selain aspek kebijakan, menjaga kualitas layanan distribusi energi kepada masyarakat juga sangat penting. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional, para pekerja Pertamina Patra Niaga dinilai tetap menjadi ujung tombak yang memastikan pasokan energi tersedia hingga ke berbagai daerah.
SPP UPMS I menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja Pertamina Patra Niaga yang terus menjalankan tugasnya secara profesional menjaga kelancaran distribusi energi. Keberhasilan menjaga stabilitas pasokan energi tidak lepas dari peran para pekerja yang berada di garis depan pelayanan.
Organisasi itu juga mengajak seluruh pekerja untuk terus menjaga integritas, profesionalitas dan solidaritas internal menghadapi berbagai dinamika sektor energi yang terus berkembang. Semangat pelayanan kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Lebih jauh, SPP UPMS I mendorong pemerintah, pelaku industri dan seluruh pemangku kepentingan menjadikan momentum kenaikan harga Pertamax sebagai titik evaluasi untuk memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Dengan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, tata kelola yang semakin baik serta kolaborasi lintas sektor, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk membangun sistem energi yang lebih mandiri dan tangguh.
"Energi merupakan aset strategis bangsa. Karena itu, diperlukan komitmen dan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan energi nasional tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat dan menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," papar Irsal.
Bagi SPP UPMS I, lonjakan harga Pertamax bukan semata persoalan kenaikan biaya bahan bakar. Di balik itu, terdapat pesan yang lebih besar, bahwa Indonesia perlu memperkuat ketahanan dan kedaulatan energinya agar tidak terus bergantung pada gejolak yang berasal dari luar negeri.
"Dengan demikian, stabilitas harga energi dan keberlanjutan pembangunan nasional dapat lebih terjamin di masa depan," pungkasnya.