 |
| Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Antonius D. Tumanggor |
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Antonius D. Tumanggor, menilai kinerja PUD Pasar masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Medan. Ia menegaskan perlunya pembenahan total berbasis prinsip good governance.
“Ke depan harus ada sistem yang transparan, profesional, dan terukur. Kalau tujuannya untuk meningkatkan PAD, NasDem siap mendukung penuh,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPW NasDem Sumatera Utara, Selasa (14/4/2026).
Antonius tak berhenti pada dorongan perbaikan sistem di tubuh PUD Pasar. Ia secara terbuka menegaskan bahwa evaluasi hingga pergantian manajemen harus menjadi opsi jika kinerja tak kunjung membaik.
“Ini soal keberanian mengambil keputusan. Jika memang tidak maksimal, kenapa harus dipertahankan? Evaluasi, bahkan pergantian manajemen, bukan hal tabu,” tegasnya.
Menurut Antonius, setiap program di tubuh PUD Pasar wajib memiliki indikator capaian yang jelas dan dievaluasi secara berkala. Ia mengingatkan agar perencanaan tidak sekadar menjadi dokumen administratif tanpa hasil nyata.
“Kalau dalam setahun tidak tercapai, harus ada evaluasi. PUD Pasar punya tanggungjawab besar terhadap peningkatan PAD,” pungkas Antum -- sapaan akrab Antonius Tumanggor.
Sorotan itu mencuat seiring memanasnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Medan dengan jajaran direksi PUD Pasar, Senin (13/4/2026), yang dipenuhi kritik tajam dari sejumlah anggota dewan.
Dalam RDP, kritik dilontarkan Sekretaris Komisi III, David Roni Ganda Sinaga, yang mempertanyakan sikap Dirut Anggia Ramadhan, karena dinilai mengabaikan rekomendasi dewan terkait evaluasi kinerja.
“Apa alasan tidak menjalankan rekomendasi Komisi III untuk evaluasi kinerja guna peningkatan PAD, malah memutus kontrak penjaga malam,” tegasnya.
Ketegangan semakin meningkat saat Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra, menyoroti kebijakan pergantian pengelola penjaga malam di sejumlah pasar, termasuk Pasar Sukaramai. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik karena dilakukan tanpa koordinasi yang memadai.
“Pergantian tanpa koordinasi bisa memicu kisruh. Apalagi ada dugaan kedekatan personal dalam penunjukan pengganti,” ujarnya.
Politisi Golkar ini bahkan secara terang-terangan merekomendasikan kepada Wali Kota Rico Waas, agar mencopot Anggia Ramadhan guna menghindari persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami rekomendasikan untuk mencopot Dirut PUD Pasar,” tegasnya.
Dengan tekanan politik yang kian menguat, terutama dari Fraksi NasDem, posisi pucuk pimpinan PUD Pasar kini berada dalam posisi genting. Evaluasi menyeluruh bahkan pergantian direksi menjadi opsi nyata jika target peningkatan PAD tak kunjung tercapai. ***