Para siswa SMKN 1 Lotu, Nias Utara.
ANTARASATU.COM | Medan - Pemprov Sumut mengklaim sebanyak 104.426 siswa telah menerima manfaat Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sepanjang 2026. Program tersebut mencakup 293 SMA, SMK, dan SLB Negeri di 10 kabupaten/kota.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan, Pemprov Sumut telah menyalurkan anggaran Rp49,53 miliar untuk pelaksanaan PUBG pada 2026. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut.
“Progres pelaksanaan program PHTC yakni PUBG di tahun 2026 sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa,” ungkapnya, Rabu (16/9).
Menurut dia, PUBG ditujukan membebaskan biaya SPP siswa pada SMA, SMK dan SLB Negeri. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri.
Pergub itu telah disahkan pada Juni 2026. Pemprov Sumut kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai tindak lanjut untuk menetapkan besaran dana PUBG yang diterima masing-masing daerah.
Terang menjelaskan, penerima program pada 2026 terdiri dari lima daerah di Kepulauan Nias dan lima daerah yang terdampak bencana. Dinas Pendidikan Sumut juga telah melakukan sosialisasi kepada sekolah penerima manfaat pada tahun ajaran baru 2026.
“Pelaksanaan program akan berjalan efektif mulai Oktober 2026,” katanya.
Disdik Sumut juga memberi pendampingan kepada sekolah penerima. Mulai dari penyusunan rencana kegiatan, proses penginputan dan pencairan dana, hingga pengawasan pelaksanaan program.
Program PUBG menurut dia tidak berhenti pada 2026. Pemprov Sumut menargetkan cakupan penerima manfaat diperluas secara bertahap hingga seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri di Sumut hingga 2029.
Pada 2027, cakupan program akan diperluas ke wilayah pantai barat, selain tetap mencakup Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana. Selanjutnya, pada 2028 program akan diperluas ke wilayah pantai timur dan pada 2029 mencakup daerah dataran tinggi.
“Dengan begitu diharapkan seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut keseluruhannya sudah menerima dana PUBG yang diprogramkan bapak Gubernur,” ujar Terang.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Sumut M. Basir S. Hasibuan mengaku, program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di Kepulauan Nias.
“Mereka sangat senang karena siswa tidak lagi dibebankan biaya tambahan, mereka murni tugasnya datang ke sekolah untuk belajar dan meningkatkan kompetensi,” katanya.
Selain pembebasan biaya pendidikan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi terhadap sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan. Intervensi itu antara lain dilakukan melalui rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru.