 |
| Puluhan massa tergabung dalam Aksi Kamisan menggelar unjuk rasa di kawasan Posbloc Medan, Jalan Balai Kota, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kamis (6/8/2026) sore. |
Dalam aksi tersebut, peserta membawa payung hitam sebagai simbol gerakan Aksi Kamisan, pengeras suara, serta sejumlah poster berisi kritik terhadap kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM), supremasi sipil, dan dugaan kekerasan aparat.
Beberapa poster bertuliskan, antara lain, "Di Balik Sunyi Kami Menuntut Supremasi Sipil", "Rusak Sekolah yang Dibangun Koperasi", "Keadilan Habis, yang Ada Hanya Kematian", hingga "Luis David Dibunuh Dua Kali".
Melalui orasi yang disampaikan secara bergantian, massa mengangkat berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Isu yang disoroti meliputi konflik agraria, kondisi ekonomi masyarakat yang dianggap semakin sulit, dugaan adanya tekanan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat, hingga penolakan terhadap keterlibatan militer dalam jabatan sipil yang dinilai bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.
Selain itu, peserta aksi juga menyampaikan kritik terhadap peran TNI yang dikaitkan dengan PT Agrinas, menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mengangkat dugaan kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian.
Berbagai isu tersebut disampaikan sebagai bentuk tuntutan agar penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergantian tanpa adanya bentrokan maupun gangguan terhadap ketertiban umum. Setelah rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 18.49 WIB, seluruh peserta membubarkan diri sekitar pukul 19.20 WIB dengan tertib.
Aksi Kamisan merupakan gerakan damai yang secara rutin digelar di berbagai daerah di Indonesia sebagai ruang penyampaian aspirasi mengenai isu-isu hak asasi manusia, keadilan, dan penegakan hukum.
Di Medan, aksi kali ini kembali menjadi wadah bagi peserta untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan kondisi yang dinilai memerlukan perhatian pemerintah. ***