Gubernur Sumut Bobby Nasution saat mengunjungi RSUD Aek Kanopan, Jumat (29/5).
ANTARAsatu.com | MEDAN - Bagi masyarakat Sumatra Utara, rasa cemas saat jatuh sakit perlahan mulai terkikis. Jaminan kesehatan bukan lagi sekadar impian atau lembaran kartu tanpa fungsi, melainkan sebuah realitas yang kian dekat di pelukan.
Saat ini Sumut mengukuhkan diri sebagai wilayah yang ramah bagi warga yang membutuhkan pengobatan. Sumut sukses mencetak rekor Universal Health Coverage (UHC) sepanjang tahun lalu, sebuah pencapaian yang menandai babak baru layanan kesehatan yang lebih manusiawi dan berkualitas.
Status UHC yang berhasil dipertahankan Sumut bukan sekadar deretan angka statistik di atas meja birokrat. Di lapangan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyentuh angka 100,67% dari target (melampaui ekspektasi awal) adalah napas lega bagi jutaan kepala keluarga.
Kini, sekat-sekat finansial yang kerap membuat warga miskin gentar melangkahkan kaki ke rumah sakit perlahan runtuh. Pintu-pintu fasilitas kesehatan terbuka lebih lebar, memberi kepastian bahwa hak untuk sembuh adalah milik semua orang tanpa pandang bulu atau isi dompet.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy menuturkan, keberhasilan ini merupakan buah manis dari sinergi yang melelahkan namun berujung indah.
“Ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan pendekatan holistik yang dilakukan bersama antara instansi pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam penguatan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi di Sumut,” ungkapnya, Jumat (29/5).
Indikator paling menyentuh dari membaiknya kualitas hidup di Sumut tergambar dari potret makro kesejahteraan warga. Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Sumut merangkak naik secara konsisten.
Jika pada tahun 2023 berada di angka 73,67 tahun dan tahun 2024 di angka 73,90 tahun, kini di tahun 2025 grafik tersebut melesat ke angka 74,19 tahun. Manusia Sumut kini memiliki kesempatan hidup lebih lama, berkumpul lebih hangat bersama keluarga mereka.
Namun, riak kebahagiaan terbesar lahir dari ruang-ruang bersalin. Angka Kematian Ibu (AKI), yang kerap menjadi momok dalam dunia kesehatan publik, berhasil ditekan secara drastis hingga menyentuh angka 45,38 per 100.000 kelahiran hidup (KH).
Angka ini jauh melompat melampaui target awal dan berada jauh di bawah rata-rata nasional yang bertengger di angka 85,17 per 100.000 KH. Begitu pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) yang berhasil ditekan hingga ke level 3,20 per 1.000 kelahiran hidup.
Di balik angka-angka ini, ada teknologi yang bekerja dalam senyap. Implementasi wajib pelaporan by name by address melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dari Kementerian Kesehatan dinilai efektif membantu fasilitas layanan kesehatan merespons cepat potensi risiko kematian ibu dan bayi.
Meski bertabur apresiasi dan berhasil mengantar sebagian besar fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, meraih akreditasi paripurna hingga 53,96%, Dinkes Sumut tidak menutup mata pada realitas lain. Tantangan perubahan lingkungan serta beban ganda dari penyakit menular dan tidak menular membuat angka kesakitan (morbiditas) masih memerlukan perhatian ekstra.
Begitu pula dengan potret stunting, yang mana pemerintah daerah masih dengan sabar menanti rilis data final dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi yang presisi.
Namun, langkah kaki Pemprov Sumut dipastikan tidak akan melambat.
Tahun ini, komitmen dialihkan pada penguatan lini depan. Digitalisasi layanan kesehatan primer, menghidupkan kembali posyandu-posyandu di pelosok desa serta mengintervensi gizi anak-anak sejak dini.
Bagi Faisal dan jajaran Dinkes Sumut, rekor UHC dan rapor hijau kesehatan ini bukanlah garis finis tempat mereka bisa duduk bersandar. Mereka masih akan terus memastikan bahwa status UHC dan peningkatan indeks kesehatan ini bukan sekadar pencapaian angka di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh setiap lapisan masyarakat.