Ilustrasi.
ANTARAsatu.com | MEDAN - Langkah Pertamina melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis dari mekanisme pasar global. Namun, di balik angka-angka baru itu terdapat risiko pergeseran konsumsi masyarakat yang dapat menekan ketahanan fiskal negara.
Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin menyebutkan, kenaikan ini tak terelakkan mengingat harga minyak mentah dunia saat ini bertahan di level tinggi, yakni dalam rentang US$90 hingga US$113 per barel.
"Sebelum ketegangan Iran-AS pecah, harga minyak mentah hanya berada di kisaran US$60-an per barel. Secara otomatis Harga Pokok Produksi (HPP) BBM non-subsidi melonjak tajam," ungkapnya, di Medan, Minggu (19/4).
Meski terjadi kenaikan signifikan pada beberapa lini produk, seperti solar non-subsidi yang melambung di atas 64% dan Pertamax Turbo sebesar 48%, Gunawan memprediksi dampak inflasi secara langsung masih terkendali.
Berdasarkan analisisnya, dampak inflasi dari kenaikan BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite diperkirakan hanya berada di angka 0,25%--0,35%. Transmisi perubahan harga pada komoditas lain sangat terbatas, kecuali untuk jenis solar industri yang berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi di sektor manufaktur.
Hal yang paling diwaspadai bukanlah angka inflasi semata, melainkan potensi peralihan konsumsi (shifting). Jarak harga yang semakin lebar antara produk non-subsidi dan subsidi (seperti Pertalite dan Bio Solar) dapat mendorong pengguna kelas menengah untuk "turun kasta" dalam memilih bahan bakar.
Karena itu Pemerintah perlu memantau ketat konsumsi Pertamax dan Bio Solar. Kenaikan harga bulan ini berpeluang besar mendorong peningkatan konsumsi pada dua komoditas itu karena dianggap lebih ekonomis secara instan oleh masyarakat.
Lebih lanjut Gunawan mengungkapkan, meski Menkeu telah menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun, terdapat ancaman eksternal yang bisa menggoyang APBN. Hal itu karena dinamika harga minyak dunia sangat rentan melemahkan pengelolaan fiskal.
Terutama jika lembaga pemeringkat internasional menurunkan outlook credit rating Indonesia. Jika hal itu terjadi, Rupiah akan mengalami tekanan hebat yang kemudian dapat mendorong kenaikan HPP minyak subsidi semakin tinggi.
Kemudian menggerus ketahanan fiskal dalam APBN secara masif serta meningkatkan kecemasan masyarakat akan adanya kenaikan harga BBM subsidi di masa depan. Untuk itu, Gunawan menilai penting bagi Pertamina dan Pemerintah untuk menjaga narasi komunikasi publik untuk meredam spekulasi.
Pasalnya, psikologi masyarakat cenderung sensitif setiap menjelang pergantian bulan. Masyarakat cenderung berhati-hati setiap awal bulan karena ada 'budaya' penyesuaian harga di momen itu.
"Jika komunikasi tidak dijaga, potensi panic buying ringan untuk sekadar berjaga-jaga bisa saja terjadi," pungkasnya.