 |
| Mensesneg Prasetyo Hadi |
Keputusan pencopotan Silmy Karim dari Wamen Imapas tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.
“Kami sampaikan pada sore hari ini, Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan.
Pemberhentian Silmy Karim menjadi langkah cepat pemerintah menyusul penetapan status tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus berupaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan transparan.
“Izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat hukum baik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk memerangi tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Terkait kursi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kini kosong, Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo belum menentukan sosok pengganti Silmy Karim.
Meski demikian, pemerintah memastikan roda organisasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap berjalan normal karena tugas-tugas harian masih dapat dilaksanakan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri,” kata Prasetyo.
Pemerintah juga telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imipas tidak terganggu akibat kasus hukum yang menjerat Silmy Karim.
Sebenarnya, KPK mengungkap dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA yang menjerat Silmy Karim berlangsung dalam rentang waktu 2022 hingga 2026.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan kasus tersebut bermula saat Direktorat Jenderal Imigrasi masih berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Tempus kejadian pada 2022 sampai dengan 2026,” ujar Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Menurut KPK, praktik dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing, termasuk Kitas dan Kitap, yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan imigrasi.
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026.
OTT tersebut menjadi operasi tangkap tangan ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Dari operasi itu, penyidik mengamankan sejumlah pejabat imigrasi, aparatur sipil negara (ASN), serta pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara pengurusan dokumen keimigrasian.
Silmy Karim kemudian menyerahkan diri ke KPK pada 3 Juni 2026 sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya.
Pemberhentian Silmy Karim menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam merespons kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap agenda reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. ****