ANTARAsatu.com | MEDAN - Dinamika baru sedang membayangi industri kelapa sawit di Tanah Air. Setelah pemerintah mengumumkan berdirinya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan menjadi pintu tunggal ekspor sawit, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani justru mengalami kejatuhan yang signifikan.
Anehnya, rapor merah di tingkat hulu ini terjadi di tengah tren penguatan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global.
Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengungkapkan, dari hasil pengamatan langsung terhadap sejumlah petani sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, harga TBS sempat anjlok ke level Rp1.800 per kg. Padahal sebelumnya, harga relatif stabil di kisaran Rp2.800 per kg.
"Artinya, terjadi koreksi harga yang cukup tajam hingga 36%, sebelum akhirnya belakangan ini mulai berbalik dan bergerak merangkak naik di kisaran Rp2.200 hingga Rp2.300 per kg," ujarnya, Kamis (4/5).
Menurut Gunawan, penurunan harga TBS yang dialami petani belakangan ini sangat tidak sejalan dengan pergerakan harga CPO internasional. Ada anomali fundamental yang sedang terjadi di dalam mata rantai tata niaga kelapa sawit nasional.
Sebagai perbandingan, sebelum pemerintah memperkenalkan PT DSI ke publik, harga CPO global diperdagangkan di kisaran 4.580 ringgit per ton, sempat turun ke level 4.450 ringgit. Namun kini telah melonjak tajam ke posisi 4.677 ringgit per ton.
Secara fundamental, seharusnya dengan harga CPO global yang sudah pulih, bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum kehadiran PT DSI, harga TBS di tingkat petani bisa jauh lebih tinggi dari posisi saat ini. Namun kenyataannya transmisi harga itu belum berjalan dengan lancar.
Kondisi serupa juga terpantau pada pasar domestik. Harga lelang tender CPO di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sempat merosot ke level Rp12.285 per kg pada 21 Mei lalu. Dari posisi sebelumnya yang sempat menyentuh Rp15.500 per kg.
Meski baru-baru ini tender CPO di KPBN mulai merangkak naik ke level Rp14.800 per kg, jurang pemisah (gap) dengan harga TBS petani dinilai masih lebar. Gunawan menilai jatuhnya harga TBS lebih disebabkan oleh faktor kejutan jangka pendek (shock factor) akibat adanya perubahan mekanisme perdagangan hulu ke hilir.
Saat ada perubahan kebijakan besar pada tata niaga sawit, pelaku usaha otomatis merespon dengan sikap yang sangat hati-hati. Saat ini pelaku usaha kelapa sawit, baik dari dalam maupun luar negeri, masih meraba-raba dan belum sepenuhnya memahami bagaimana mekanisme operasional serta petunjuk teknis (juknis) dari PT DSI ke depan.
"Maklum saja, kebijakan baru ini akan mengubah total lanskap bisnis ekspor sawit nasional," ujarnya.
Ekspor yang semula dilakukan secara langsung oleh masing-masing perusahaan eksportir, nantinya wajib melalui satu pintu di bawah komando PT DSI. Ketidakpastian juknis inilah yang memicu spekulasi di pasar, bahkan memunculkan dugaan adanya sikap penolakan terselubung dari sejumlah pelaku pasar terhadap skema baru tersebut.
Namun, Gunawan menyarankan agar spekulasi liar tersebut tidak perlu direspon secara berlebihan oleh pemerintah. Untuk meredam gejolak yang berkepanjangan, pemerintah perlu segera bergerak cepat mengamankan aspek teknis dalam implementasi kebijakan ekspor satu pintu ini.
Pemerintah wajib memastikan sistem atau mekanisme ekspor yang sedang dibangun melalui PT DSI tidak akan menimbulkan gangguan teknis yang berarti. Apalagi sampai merusak rantai pasok komoditas sawit dari hulu hingga ke hilir.
"Tugas mendesak pemerintah saat ini adalah memulihkan kepercayaan pasar," katanya.
Memastikan PT DSI mampu beroperasi secara efisien untuk menutup kebocoran devisa ekspor tanpa mengorbankan nasib petani di hulu. Jika ketidakpastian ini dibiarkan berlarut, dampak sosial-ekonominya akan semakin besar.
Sampai detik ini para petani sawit hulu masih harus menanggung kerugian akibat penurunan harga TBS. Kondisi itu secara langsung menekan daya beli rumah tangga mereka akibat imbas perubahan tata niaga sawit di sektor hilir.