Ilustrasi.
ANTARAsatu.com | WASHINGTON – Agresi militer AS-Israel ke Iran dinilai menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi Washington. Rentetan serangan balik Teheran ke AS dan Israel telah mengguncang pasar energi global dan memicu kekhawatiran akan terjadinya "kiamat" ekonomi di AS.
Gangguan pasokan energi menjadi dampak paling instan, terutama akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran, jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Padahal, harga minyak mentah jenis Brent telah melonjak ke level tertinggi sejak Juli 2024.
Analis utama Oxford Economics John Canavan memperingatkan, lonjakan harga minyak akan segera berdampak pada harga bensin di SPBU AS dalam hitungan hari.
"Harga di SPBU kemungkinan akan naik dalam beberapa hari," ujarnya kepada AFP, Rabu (4/3/2026), lansir CNBC Indonesia.
Ekonom dari ING James Knightley menegaskan, situasi ini merupakan titik kritis bagi ekonomi AS. Kenaikan harga bensin dan tagihan utilitas akan menekan konsumsi rumah tangga yang menyumbang dua pertiga PDB AS.
"Jika masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk energi, tekanan terhadap keuangan konsumen akan semakin parah," katanya.
Dampaknya bisa merambat ke kenaikan tarif penerbangan hingga biaya logistik barang.
Kenaikan harga energi yang tak terkendali juga berpotensi merusak sentimen publik menjelang pemilihan. Kepala Ekonom Nationwide Kathy Bostjancic menyebut, keterjangkauan harga adalah isu sensitif bagi pemilih.
"Harga bensin yang lebih tinggi bisa terlihat dampaknya di bilik suara pada November mendatang," tuturnya.
Di sisi lain, Federal Reserve (The Fed) kini berada dalam posisi terjepit. Risiko inflasi yang kembali memanas memaksa bank sentral untuk mempertahankan suku bunga tinggi.
Padahal, di saat yang sama, perlambatan ekonomi mulai terlihat nyata. Presiden The Fed New York John Williams menyatakan, pihaknya masih mencermati seberapa lama agresi ini akan berlangsung.
Risiko inflasi jangka pendek membuat pemangkasan suku bunga sulit dilakukan dalam waktu dekat. Memaksa bank sentral menyeimbangkan target inflasi rendah dan stabilitas lapangan kerja.
