ANTARAsatu.com | MEDAN - Badan Pusat Statistik baru saja merilis data laju tekanan inflasi nasional secara bulanan yang menyentuh angka 0,68%. Angka ini muncul di tengah situasi geopolitik global yang kian membara, menyusul operasi militer Amerika Serikat (AS) ke wilayah Iran yang telah melambungkan harga minyak mentah dunia ke level US$78 per barel.
Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin menilai rilis BPS itu menjadi sinyal peringatan dini bagi perekonomian domestik. Menurutnya, pengendalian inflasi saat ini tengah dihantui oleh tekanan eksternal yang sangat kuat, yang mana lonjakan harga minyak mentah mengancam penyesuaian harga BBM di Tanah Air.
“Harga BBM non-subsidi pada dasarnya akan menyesuaikan perubahan harga minyak mentah dunia. Namun, dampak perang antara Iran dan AS tidak berhenti pada masalah BBM semata, melainkan berpeluang memicu gangguan rantai pasok komoditas global lainnya,” ungkapnya, di Medan, Senin (2/3).
Gunawan mengingatkan agar Indonesia belajar dari perang Rusia-Ukraina yang sempat memicu kenaikan tajam komoditas pangan. Saat ini, harga kedelai dunia tercatat naik menjadi US$11,55 per bushel, level tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, gandum melonjak ke angka US$5,8 per bushel, tertinggi dalam delapan bulan terakhir.
Kenaikan dua komoditas ini akan langsung berdampak pada industri pangan di Indonesia. Mulai dari pakan ternak hingga produk olahan rakyat seperti tempe, tahu dan roti.
"Perang di Timur Tengah memiliki komplikasi masalah yang rumit bagi pengendalian inflasi ke depan. Akan ada shock (kejutan) pada sejumlah kebutuhan pangan utama dunia dalam jangka pendek," jelasnya.
Menurut Gunawan, pasar kini menanti seberapa lama eskalasi perang ini berlangsung untuk menentukan titik keseimbangan baru harga kebutuhan hidup. Komplikasi utama terletak pada multiplier effect (efek berganda) dari harga minyak yang memengaruhi seluruh struktur biaya logistik dan produksi.
Untuk meminimalisir dampak lonjakan harga dari luar (imported inflation), Gunawan melihat pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal harus diatur ulang agar lebih tahan banting dalam menghadapi lonjakan harga minyak mentah.
Di sisi lain, kebijakan moneter harus fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.
“Kombinasi keduanya mutlak dibutuhkan. Meski perang tetap akan memicu inflasi, upaya menekan dampaknya seminimal mungkin sangat krusial dilakukan di saat-saat genting seperti ini agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.