Rencana besar pengadaan kendaraan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) kini berada di persimpangan jalan. Proyek ambisius yang melibatkan impor 105.000 unit mobil pikap dan truk dari India tersebut memicu ketegangan antara komitmen penguatan industri dalam negeri dan kebutuhan mendesak di lapangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memilih untuk "menarik rem". Langkah ini diambil menyusul teguran keras dari legislatif dan arahan Presiden yang menuntut prioritas bagi produk otomotif domestik.
Kompas.com melansir, pada Selasa (24/2), Menkeu Purbaya secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda rencana impor tersebut. Sikap melunak ini menandai pergeseran arah kebijakan yang sebelumnya terlihat sangat mantap.
"Pas Pak Dasco sudah komentar kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja. Kalau Presiden tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri, saya pikir posisi Presiden sudah sangat clear," kata Purbaya.
Padahal, sehari sebelumnya, Purbaya meyakinkan publik bahwa skema pembiayaan proyek ini tidak akan mengguncang fiskal. Dengan cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun yang diambil dari realokasi Dana Desa melalui pinjaman Himbara, ia menilai risiko anggaran sudah terukur.
Namun, tekanan politik dan sentimen nasionalisme industri tampaknya jauh lebih berat daripada kalkulasi angka di atas kertas.
Kontras dengan sikap "nurut" sang bendahara negara, PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana justru menunjukkan gestur perlawanan. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk menunda proses pengadaan dari Mahindra & Mahindra serta Tata Motors tersebut.
Joao bersikukuh bahwa dokumen kontrak telah berjalan dan klaim penolakan selama ini dianggap hanya berasal dari kelompok tertentu. Bukan suara pemerintah secara utuh.
"Yang menolak ini siapa? Kami ini BUMN, pasti taat kepada pemerintah dan rakyat. Kami hanya setia kepada negara, tidak kepada individu atau kelompok tertentu," sindir Joao, Selasa (24/2).
Persoalan ini bukan sekadar urusan logistik desa, melainkan marwah industri otomotif nasional. Para pengamat menilai, memaksa impor ratusan ribu unit kendaraan saat industri lokal sedang berjuang adalah langkah kontraproduktif.
Di satu sisi, Agrinas mengejar efisiensi dan kecepatan melalui produk India untuk operasional KDKMP. Di sisi lain, membiarkan devisa sebesar itu terbang ke luar negeri di tengah seruan swasembada adalah ironi kebijakan.