Salah satu kawasan yang mengalami longsor di Tapanuli Selatan.
ANTARAsatu.com | TAPANULI SELATAN - Survei pascabencana oleh Pusat Koordinasi Nasional Mapala se-Indonesia bersama para pegiat lingkungan menemukan ratusan titik longsor di kawasan hulu sungai di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Temuan tersebut menunjukkan degradasi serius kawasan hutan yang meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana.
Survei mengidentifikasi sedikitnya 330 titik longsor di hulu Sungai Garoga dan hulu Sungai Siondop. Kegiatan survei berlangsung pada 21–27 Januari 2026 di kawasan hutan Batangtoru dan kawasan hutan Angkola.
"Skala longsor yang masif ini mengindikasikan bahwa tutupan hutan di kawasan hulu sungai telah rusak dan pengelolaan kawasan belum berjalan efektif sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana," ungkap Ketua Tim Survei Decky Chandrawan, Kamis (5/2).
Dia menyebutkan sebanyak 245 titik longsor ditemukan di hulu Sungai Garoga dan 85 titik lain berada di hulu Sungai Siondop. Tim bahkan menemukan puluhan bukaan lahan baru yang dimanfaatkan menjadi kebun kelapa sawit oleh masyarakat.
Pembukaan lahan teridentifikasi berada di dalam kawasan hutan lindung di hulu Sungai Siondop. Berdasarkan survei, longsor umumnya terjadi di lereng curam, sempadan sungai serta area dengan degradasi vegetasi.
Kondisi tersebut menunjukkan kawasan hulu sungai tidak lagi berfungsi optimal sebagai penyangga ekologis. Karena itu mereka menilai bencana tidak semata dipicu faktor alam seperti curah hujan tinggi.
Aktivitas alih fungsi kawasan dan lemahnya pengawasan di wilayah tangkapan air disebut memperparah risiko bencana. Anggota Tim Survei Edi Syahrial menambahkan, kerusakan kawasan hulu pun berdampak langsung ke wilayah hilir.
Masyarakat disebutnya menanggung banjir bandang, sedimentasi sungai, kerusakan lahan pertanian serta ancaman terhadap infrastruktur dasar. Karena itu mereka merekomendasikan audit menyeluruh dan transparan terhadap aktivitas serta perizinan di kawasan hulu Sungai Garoga dan Siondop.
Mereka juga mendorong moratorium aktivitas perusakan hutan, penegakan hukum tegas, restorasi hutan berbasis kajian ilmiah. Termasuk pelibatan publik dalam pemantauan berkelanjutan.
Mereka meyakini tanpa perubahan kebijakan dan tindakan nyata, Tapanuli Selatan masih akan terus berada dalam siklus bencana. Yang mana kerusakan kawasan hulu sungai menjadi pemicu utama meningkatnya longsor dan banjir.
