ANTARAsatu.com | DELISERDANG – Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Deliserdang segera menertibkan praktik pemungutan liar di kawasan wisata Puncak Marga Silima, Desa Suka Makmur. Penertiban dianggap mendesak karena maraknya pungli di destinasi wisata di Kecamatan Kutalimbaru tersebut.
"Kita berharap pihak pemerintah bisa mengatur agar kawasan ini kembali tertib dan nyaman untuk dikunjungi,” ujar wisatawan yang juga warga Marendal, Kecamatan Patumbak, Deliserdang, Anto dan Wiwin, Sabtu (24/1/2026).
Kedua warga tersebut menyampaikan keresahan mereka terhadap pengelolaan Puncak Marga Silima. Melansir waspada.id, maraknya praktik pungli ini muncul setelah pengelolaan beralih dari pengelola lama, Yopi Batubara, yang telah wafat.
Para pengunjung kini dibebani biaya parkir sepeda motor sebesar Rp10 ribu, mobil Rp20 ribu, serta sewa lapak tenda mencapai Rp25 ribu, tanpa disertai karcis resmi. Seluruh kutipan dilakukan secara sepihak tanpa adanya penyediaan fasilitas tambahan bagi wisatawan di dalam kawasan hutan lindung tersebut.
Kondisi ini membuat lokasi yang dijuluki "Medan Magnet" bagi pelancong luar daerah itu kehilangan daya tarik secara perlahan. Warga menilai ketiadaan pengawasan dari Pemkab Deliserdang memberi ruang bagi oknum tertentu untuk melakukan komersialisasi ilegal.
Mereka meminta pemerintah daerah segera hadir menata ulang kawasan agar citra pariwisata Sumut tidak terus rusak akibat praktik premanisme berkedok retribusi wisata. Di lapangan, praktik pungli dikoordinir oleh oknum-oknum pemuda yang mengklaim bekerja atas perintah pimpinan berinisial MB.
Salah satu pemuda di lokasi, Rizal, bahkan menantang wisatawan yang keberatan dengan besaran tarif tersebut untuk langsung melapor kepada pimpinannya. Sikap arogan petugas di lapangan dan mahalnya biaya masuk ilegal ini menjadi alasan utama wisatawan enggan kembali berkunjung ke Puncak Marga Silima.