ANTARAsatu.com | MEDAN - Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengingatkan pemerintah agar mengendalikan pola belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. Pembelian bahan pangan yang dilakukan secara massif dan sporadis di pasar dinilai berisiko memicu lonjakan inflasi.
"Terutama ketika jumlah SPPG nantinya akan meningkat tajam sepanjang 2026," ungkap Gunawan, Rabu (14/1).
Dia menilai risiko inflasi muncul ketika permintaan pangan melonjak cepat, sementara pasokan belum siap menyesuaikan. Kondisi ini berpotensi membuat MBG dapat dituding sebagai pemicu kenaikan harga bahan pokok jika tidak disertai dengan pengelolaan rantai pasok yang terukur.
Jika SPPG dibiarkan belanja langsung ke pasar dalam jumlah besar, maka tekanan inflasi sangat mungkin terjadi. Hal itu karena permintaan akan naik lebih cepat dari suplai.
Dia mendorong agar pemenuhan kebutuhan pangan MBG dilakukan secara terencana dan terkoordinasi melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di tiap wilayah. Menurut dia, pola ini memberi kepastian bagi produsen untuk menyesuaikan kapasitas produksi.
Selain itu, pemerintah perlu menetapkan kontrak harga agar fluktuasi dapat ditekan. Kemudian menyediakan fasilitas penyimpanan dingin serta memperbaiki rantai pasok hingga ke level produsen bahan baku.
Gunawan mencontohkan, perubahan pola permintaan komoditas gaplek yang sebelumnya menjadi bahan baku pakan sapi. Kini juga diminati peternak ayam akibat kenaikan harga jagung.
"Situasi ini menunjukkan MBG berpotensi memicu kompetisi bahan baku tertentu jika tidak diantisipasi sejak awal," katanya.
Di Sumut, jumlah SPPG tercatat meningkat dari sekitar 250 unit pada September 2025 menjadi 750 unit pada akhir Desember 2025. Angka itu akan kembali melonjak lebih dari dua kali lipat pada 2026 seiring percepatan program secara nasional.
"Meski demikian, produsen pangan utama, mulai dari ayam, telur, daging sapi, ikan, hingga beras, masih mampu memenuhi kebutuhan MBG," ujarnya.
Dia menilai, tekanan inflasi pada akhir 2025 lebih banyak dipicu faktor bencana, bukan MBG. Namun, medan tekanan inflasi akibat program ini diperkirakan mulai terasa pada 2026.
Karena itu, pemerintah daerah, TPID, KPPG dan produsen perlu bersinergi agar distribusi pangan berjalan terkoordinasi.
Gunawan menegaskan, MBG berpotensi besar menggerakkan ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja. Namun manfaat itu harus diimbangi dengan pengendalian inflasi agar program strategis ini tidak menimbulkan persoalan ekonomi baru.