ANTARAsatu.com | MEDAN - Wacana pembatasan distribusi LPG 3 kilogram dinilai berpotensi memicu tekanan ekonomi baru di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Kebijakan itu berpotensi membawa risiko inflasi jika tidak disertai penertiban penyaluran yang tepat sasaran.
“Pembatasan LPG 3 kilogram atau penertiban distribusinya berpotensi memicu inflasi karena mendorong kenaikan harga produk,” kata Gunawan Benjamin, Ekonom UISU, di Medan, Jumat (30/1).
Gunawan menyebut rumah tangga kelas menengah dengan empat anggota keluarga umumnya mengonsumsi tiga hingga lima tabung LPG 3 kilogram per bulan. Usulan pembatasan distribusi maksimal 10 tabung per bulan dinilai masih tergolong longgar bagi rumah tangga murni konsumsi.
Kebijakan tersebut dinilai tidak akan menjadi persoalan serius bagi ibu rumah tangga pengguna LPG 3 kilogram untuk kebutuhan sehari-hari. Dampak berbeda muncul pada keluarga yang sekaligus menjalankan usaha mikro atau home industri.
Distribusi maksimal 10 tabung masih relevan bagi usaha mikro sederhana seperti pedagang sarapan pagi. Namun pembatasan tersebut dinilai bermasalah bagi usaha kuliner seperti rumah makan dengan kebutuhan energi lebih besar.
Gunawan mengatakan, efisiensi anggaran seharusnya difokuskan pada penertiban penggunaan LPG 3 kilogram yang tidak tepat sasaran. Penggunaan LPG bersubsidi oleh pelaku usaha yang tidak berhak menjadi sumber kebocoran utama.
Pembatasan distribusi maupun penertiban LPG bersubsidi sama-sama berpeluang memicu inflasi. Kenaikan biaya produksi berpotensi mendorong harga produk menjadi lebih mahal di tingkat konsumen.
Upaya penghematan anggaran negara memang patut diapresiasi, tetapj jika disertai dengan penutupan kebocoran subsidi. Kebijakan dinila ideal apabila mampu meminimalkan penolakan publik meski tidak mungkin diterima seluruh pihak.
Gunawan menegaskan, kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kilogram sebaiknya melalui kajian mendalam sebelum direalisasikan. Setiap terobosan dmtidak mungkin diterima semua pihak sehingga perumusan kebijakan perlu meminimalkan potensi penolakan masyarakat.