ANTARAsatu.com | JAKARTA - Lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 600% menuai kritik ekonom karena dinilai berlebihan dan tidak tepat sasaran. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu bahkan disebut ikut menyasar kelompok kelas menengah atas yang tidak membutuhkan intervensi negara.
Secretary General International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing menilai alokasi anggaran MBG seharusnya dibatasi maksimal Rp8 triliun per tahun. Perhitungan itu, kata dia, merujuk pada hasil survei internal yang menunjukkan kurang dari 4% siswa di Indonesia benar-benar membutuhkan program makan gratis.
"Anggaran untuk program tersebut seharusnya dibuat sangat terbatas, dengan batas maksimal Rp8 triliun. Berdasarkan hasil survei, kurang dari 4% siswa yang menyatakan membutuhkan program makan siang gratis," ujar Lili dalam Global & Domestic Economy Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1/2026), dikutip dari bloombergtechnoz.com , Sabtu (17/1/2026).
Lili mempertanyakan arah kebijakan MBG yang diterapkan secara masif tanpa pemetaan kebutuhan yang jelas. Menurut dia, program tersebut justru dinikmati kelompok masyarakat kelas menengah atas dan kaya, sehingga melenceng dari tujuan awal pengentasan masalah gizi.
Ia menilai pemerintah semestinya memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada penguatan kapasitas guru dan kurikulum. Pendekatan itu dinilai lebih relevan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibanding ekspansi belanja fisik dan konsumtif.
"Saya sangat menghargai gagasan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat dan program MBG, namun pendekatannya seharusnya dibalik. Fokus utama harus pada kualitas guru dan kurikulum, bukan pada pembangunan fisik semata," kata Lili.
Pemerintah pada 2026 mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp268 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Alokasi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang diumumkan awal Januari lalu.
Anggaran itu melonjak sekitar 600% dibanding realisasi MBG 2025 yang mencapai Rp51,5 triliun dari total pagu Rp71 triliun. Meski demikian, target penerima manfaat hanya meningkat sekitar 32% menjadi 82,9 juta orang, dari sebelumnya 56,13 juta penerima.
Dalam lampiran APBN 2026, dana BGN dialokasikan Rp12,41 triliun untuk dukungan manajemen dan Rp255,5 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional.