ANTARAsatu.com | MEDAN - Pemprov Sumut mempercepat pendirian Sekolah Rakyat di berbagai daerah di wilayahnya. Pemprov menargetkan 100 lokasi pembangunan dan diyakini menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution mengatakan, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dalam rapat terbatas pada 4 Maret 2025. Presiden meminta agar pembangunan dimulai pada periode 2025–2026.
"Bapak Presiden telah memberikan arahan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan pada tahun 2025–2026," ujarnya, Selasa (14/10).
Asren menjelaskan, setiap Sekolah Rakyat akan menampung 1.000 siswa dan dibangun di lahan seluas 5–10 hektare dengan konsep asrama. Sekolah ini diperuntukkan bagi jenjang SD, SMP, dan SMA, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rawan putus sekolah.
Untuk mempercepat realisasi, Gubernur Sumut mengeluarkan SK No. 188.44/321/KPTS/2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut. Satgas ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.
Asren menyebut Sumut menjadi provinsi percontohan karena sudah membentuk Satgas Sekolah Rakyat lebih awal dibandingkan provinsi lain. Pembangunan tahap awal menggunakan aset milik Kementerian Sosial, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah lainnya.
"Tujuan Sekolah Rakyat ini untuk membentuk agen perubahan di keluarga miskin," ujar Asren.
Dia menambahkan, penerimaan siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak dari keluarga kategori Desil 1 dan Desil 2. Desil 1 merupakan kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp500 ribu per kapita per bulan, sementara Desil 2 berada di kisaran Rp600–Rp700 ribu.
"Kalau ditemukan anak dari keluarga Desil 1 atau 2 yang putus sekolah, dapat dilaporkan ke UPT Dinas Sosial terdekat untuk diverifikasi datanya," kata Asren.
Hingga saat ini, sudah berdiri enam Sekolah Rakyat di Sumut dengan 25 rombongan belajar dan total 625 siswa. Lokasinya berada di Sentra Bahagia Kemensos RI dan Balai Besar Pelatihan Vokasi Medan, Sentra Insyaf Deliserdang, Kampus V UIN Sumut Tebingtinggi, SMKN Pertanian Padangsidimpuan dan Eks BLK Tapanuli Selatan.
Pemprov Sumut juga, lanjut dia, telah menyiapkan pembangunan lima Sekolah Rakyat tambahan pada 2026 yang berlokasi di Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Selatan.
Menurut Asren, percepatan pendirian Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang mencapai 3,17 juta jiwa atau 1,13% dari total penduduk Indonesia per September 2024. Sebagian besar kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah dan berusia produktif 30–49 tahun.