google.com, pub-7586912727531913, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Kejar Target 50% Fixed Broadband, Komdigi Buka 307 Titik Kampung Internet di Sumut

Advertisement

Kejar Target 50% Fixed Broadband, Komdigi Buka 307 Titik Kampung Internet di Sumut

29 September 2025

 

Peluncuran 307 titik Kampung Internet di Sumut, Senin (29/9).


ANTARAsatu.com | DELISERDANG - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid meresmikan 1.194 titik Kampung Internet di lima provinsi. Peresmian serentak dipusatkan di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deliserdang, Sumut, Senin (29/9).


Meutya mengatakan lima provinsi yang mendapat manfaat Kampung Internet yakni Sumut, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Lampung. Jumlah titik tersebut tersebar di 20 desa dengan total 1.194 titik.


"Provinsi Sumut paling banyak penerima manfaatnya. Ada 307 titik yang tersebar di dua kabupaten, yakni Deliserdang dan Serdangbedagai," kata Meutya.


Dia menjelaskan, program ini bertujuan mengoptimalkan realisasi fixed broadband yang baru mencapai 21%. Target dalam RPJMN 2025–2029 adalah 50%. Kampung Internet diharapkan juga mendorong akses ekonomi masyarakat desa.


"Akses internet bantuan dari pemerintah diharapkan sebagai motor penggerak berkembangnya desa. Jangan dibuat untuk judi online, atau menipu-nipu secara digital," ujarnya.


Selain membangun jaringan, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia berbasis digital. Para pelaku usaha digital akan berkolaborasi dengan sekolah untuk menyiapkan tenaga terampil.


"Nanti ada di SMK Negeri 1 Lubukpakam. Akan diberi pelatihan bagi siswa juruan teknik jaringan. Sehingga jika ada perbaikan atau pemeliharaan tidak sulit mencari SDM-nya lagi," kata Meutya.


Wakil Gubernur Sumut Surya menyambut baik program Komdigi karena selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sumut. Program digitalisasi pelayanan publik ini diberi nama CERDAS, yakni Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif.


Dia menyebutkan program itu ditargetkan terealisasi pada Januari 2026 yang menjangkau 33 kabupaten/kota. Program ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, mempermudah akses publik, serta memperkuat akuntabilitas.


"Untuk menyukseskan program ini perlu kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta dan semua pihak. Saya mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan fasilitas ini secara bijak dan produktif. Tidak ada lagi kesejangan digital," pungkasnya.