ANTARAsatu.com | MEDAN - Gubernur Bobby Afif Nasution kembali melantik sejumlah pejabat teras Pemprov Sumut. Kali ini, sebanyak lima orang pejabat Eselon II dilantik dan lagi-lagi dengan instruksi lisan yang tegas untuk menekan praktik-praktik pungli, korupsi dan gratifikasi di lingkungan birokrasi.
Kelima pejabat tersebut adalah Erwin Hotmansah Harahap sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Fitra Kurnia sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM).
Kemudian Muhammad Suib sebagai Asisten Administrasi Umum Setdaprov, Ade Sofianita sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov serta Abu Kosim sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov.
Serupa dengan pelantikan-pelantikan sebelumnya, pada kesempatan itu Bobby juga mengeluarkan instruksi tegas kepada yang dilantik untuk menekan praktik-praktik pungli, korupsi dan gratifikasi di lingkungan birokrasinya masing-masing.
Bobby menginstruksikan para pejabat yang dilantik, termasuk jajaran OPD yang hadir, untuk menjaga kehormatan pemerintah provinsi. Terutama menjauhi diri dari pungutan liar (pungli), gratifikasi serta tidak mendekati tindakan korupsi.
"Bapak Ibu di sini saya lantik bukan karena kita sering komunikasi atau dekat secara emosional. Tetapi karena track record (rekam jejak) yang bagus. Karena itu, silakan buktikan itu," tegasnya saat pelantikan yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (15/8).
Pada kesempatan itu dia bahkan memberi instruksi yang lebih spesifik ke masing-masing pejabat. Kepada Erwin Hotmansah, Bobby memintanya untuk tidak melakukan pemborosan dalam belanja pendukung jaringan.
Erwin juga diminta tidak perlu melakukan pengadaan barang dan jasa setiap tahun sehingga anggaran bisa digunakan untuk kebutuhan penting lain. Seperti dukungan internet di seluruh OPD agar aktivitasnya bisa terpantau serta penginformasian kegiatan masyarakat, seperti pariwisata, seni budaya dan event lainnya dapat lebih maksimal.
Kepada Fitra, Bobby memintanya untuk segera mengoptimalkan tambang-tambang kecil karena Sumut tidak memiliki banyak tambang besar. Kemudian mempermudah warga yang ingin menjadi pelaku UMKM dan membantu mereka mencari pasar dan akses layanan keuangan.
Selanjutnya kepada Muhammad Suib, Bobby memintanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan birokrasi di pemerintahan provinsi. Hal itu dia sampaikan mengingat Suib sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Menurut Bobby, Suib menempati posisinya melalui jalur Uji Kompetensi, berbeda dengan empat pejabat lain yang melalui seleksi terbuka.
Dan kepada Kosim, Bobby memintanya agar dana hibah ke rumah ibadah diberikan sesuai dengan kebutuhan dan diupayakan adanya penambahan. Dana hibah pun tidak hanya untuk fisik bangunan masjid, tetapi juga untuk menunjang pengurusnya, seperti imam, muazzin dan marbot.
Secara umum, Bobby menginstruksikan mereka memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan dan memastikan penggunaan anggaran tepat guna. Mereka juga diminta memegang teguh prinsip loyalitas kepada kepentingan masyarakat, kehormatan keluarga dan pimpinan.
Kinerja birokrasi Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution belum lama ini tercoreng dengan kasus dugaan korupsi dan pengaturan tender proyek yang melibatkan Topan Ginting yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR. Padahal saat pelantikan Topan, Bobby juga memberi penegasan serupa.