ANTARASATU.COM | Jakarta - Pemerintah terus menggenjot digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Hingga Selasa (20/10), sebanyak 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem tersebut.
Program ini rencananya diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, digitalisasi perlinsos diarahkan untuk menghadirkan penyaluran bantuan yang lebih adil dan memastikan bantuan diterima mereka yang berhak.
"Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial," ujar Luhut, Selasa (20/10).
Menurut Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat, uji coba digitalisasi perlinsos kini telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pelaksanaannya didukung sekitar 775.000 agen perlinsos yang membantu proses pendaftaran masyarakat.
Antusiasme warga pun tinggi. Jumlah pendaftar melalui portal perlinsos tercatat lebih dari 600.000 orang per hari. Berdasarkan hasil uji coba di Provinsi Bali, sistem digital mampu menekan kesalahan penentuan penerima bantuan.
"Dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1% dan inclusion error juga bisa turun 4,1%," jelas Firman.
Penurunan exclusion error berarti berkurangnya potensi warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak masuk daftar penerima. Sebaliknya, turunnya inclusion error menunjukkan berkurangnya warga yang tidak memenuhi kriteria namun tercatat sebagai penerima.
Menurut Firman, hasil kajian tersebut menunjukkan digitalisasi perlinsos dapat meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Luhut menambahkan, ke depan pemerintah mengarahkan bantuan semakin berbasis transfer langsung kepada penerima. Dengan skema ini, bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak, bukan melalui subsidi produk.
"Pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," tutur Luhut.
Soal besaran pencairan, portal Perlinsos tidak menerapkan satu angka seragam untuk setiap keluarga. Nilai yang diterima per KK disesuaikan dengan profil kebutuhan dan kategori program yang diikuti.
Faktor penentunya adalah jenis program bansos yang diterima. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako, atau subsidi sosial lainnya.
Komposisi anggota keluarga juga turut diperhitungkan. Misalnya keberadaan balita, ibu hamil, anak sekolah, lansia atau penyandang disabilitas dalam satu KK.
Secara akumulatif, DEN memperkirakan rata-rata nilai bantuan yang diintegrasikan ke dalam skema transfer tunai ini dapat mencapai sekitar Rp5,4 juta per penerima manfaat dalam cakupan program tahunan.