ANTARAsatu.com | MEDAN - Intensitas kunjungan Presiden ke luar negeri beberapa waktu terakhir dinilai bukan sekadar agenda diplomasi biasa. Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin menilai lawatan-lawatan itu mengindikasikan perekonomian Indonesia sedang menghadapi situasi yang genting, terutama menyangkut tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.
"Kunjungan Presiden ke luar negeri jelas menunjukkan bahwa ada situasi genting yang tengah dihadapi, khususnya masalah perekonomian di Tanah Air," ungkapnya, Kamis (28/5).
Gunawan menjelaskan, setiap kali Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri, pemerintah kerap menyertakan agenda penyerapan investasi. Baik dalam bentuk investasi langsung atau foreign direct investment (FDI), maupun investasi yang diserap melalui pasar keuangan.
Di tengah pelemahan Rupiah yang kini menyentuh level 17.700, ia menilai investasi di pasar keuangan sangat dibutuhkan untuk meredam gejolak nilai tukar dalam jangka pendek.
Kondisi ini diperparah oleh data Bank Indonesia yang mencatat defisit neraca pembayaran atau current account deficit sebesar US$9,1 miliar pada kuartal pertama 2026. Di sisi lain, Gunawan menyebut pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN ekspor masih menjadi pertaruhan besar pemerintah dalam menyerap aset luar negeri dan memaksimalkan pemasukan devisa dari hasil ekspor.
Gunawan juga menyoroti paradoks dalam kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Upaya stabilisasi Rupiah justru membuat likuiditas valuta asing di dalam negeri mengering dan meningkatkan ketidakpercayaan pasar terhadap Rupiah.
Kondisi itu memaksa Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga acuannya, yang pada akhirnya juga membebani perekonomian dari sisi lain.
"Pendekatan moneter seperti ini mengorbankan sisi lain yang biayanya juga tidak sedikit bagi perekonomian," ujarnya.
Meski begitu, Gunawan mengakui langkah diplomasi yang dilakukan Presiden memiliki alasan yang tepat. Menurutnya, pelemahan Rupiah saat ini tidak lagi sepenuhnya dipicu oleh faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik semata.
Namun sudah ada faktor domestik yang turut berperan. Karena itu, melobi investor asing agar likuiditas valuta asing tetap terjaga menjadi langkah yang relevan.
Namun Gunawan mengkritisi kebijakan populis yang berjalan bersamaan dengan upaya tersebut. Ia menilai program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih dan kebijakan subsidi BBM yang dipertahankan memiliki korelasi kuat dengan tekanan terhadap Rupiah.
Khususnya subsidi BBM, menurutnya, justru menjadi salah satu pemicu pelemahan nilai tukar di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.
"Kebijakan subsidi BBM memiliki dampak buruk dan menjadi salah satu pemicu melemahnya Rupiah di tengah lompatan harga minyak mentah dunia," tegasnya.
Gunawan mengingatkan, waktu yang tersedia sangat terbatas. Jika lobi-lobi yang dilakukan Presiden di luar negeri tidak berhasil mendatangkan devisa, ia melihat potensi pemerintah akan terpaksa mengambil kebijakan tidak populis berupa efisiensi fiskal.
Kinerja pasar obligasi atau efek pada umumnya akan mengukur sejauh mana kunjungan Presiden berhasil dalam menyerap investasi. Ia menambahkan, pada prinsipnya dolar AS harus banyak tersimpan di sistem keuangan dalam negeri untuk menstabilkan Rupiah.
"Sehingga salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mengajak investor asing yang memiliki dolar AS untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia, terutama di pasar surat berharga," pungkasnya.