ANTARAsatu.com | JAKARTA - Mabes Polri menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mana seorang anak diduga mengakhiri hidup akibat tekanan ekonomi keluarga. Polri merespons peristiwa itu salah satunya dengan memerintahkan keterlibatan aktif polisi dalam pendataan warga miskin ekstrem.
Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan negara harus hadir lebih cepat bagi masyarakat rentan. Ia menyatakan peristiwa itu menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa negara harus hadir lebih cepat dan lebih nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ungkapnya, Jumat (6/2).
Dedi mengatakan Presiden telah menyiapkan skema APBN 2026 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Anggaran itu mencakup program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut tantangan utama terletak pada pelaksanaan program agar benar-benar menjangkau keluarga yang berhak. Menurutnya, optimalisasi implementasi menjadi kunci agar manfaat anggaran dirasakan langsung di lapangan.
Wakapolri menyatakan Polri akan mengawal kebijakan kesejahteraan sejalan dengan masukan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan. Dirgayuza menilai jaringan Polri hingga tingkat desa memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan Presiden.
Sebagai langkah konkret, Wakapolri memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk aktif hadir di tengah masyarakat. Kapolres diminta bersinergi dengan pemerintah daerah untuk turun langsung, mendata keluarga miskin ekstrem, dan membantu verifikasi data.
Polri juga diarahkan mendampingi masyarakat agar dapat mengakses seluruh program bantuan pemerintah. Peran tersebut diposisikan sebagai jembatan kehadiran negara di tingkat paling bawah.
Dalam pengawalan itu, Polri akan menyosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Program tersebut meliputi PKH, bantuan sembako, PIP, KIP Kuliah serta Beasiswa Sekolah Rakyat Berasrama.
Kemudian bantuan permakanan lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim piatu, PBI JKN, Program Rumah Sejahtera Terpadu serta subsidi energi dan pupuk. Lalu, sertifikasi halal gratis bagi UMK, program magang lulusan baru, Program Makan Bergizi Gratis serta Cek Kesehatan Gratis.
Wakapolri menegaskan pendataan harus akurat dan verifikasi dilakukan langsung di lapangan. Bantuan juga harus dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak.