ANTARAsatu.com | JAKARTA - Pemerintah menyiapkan skema padat karya untuk menggaji petani selama proses pemulihan lahan dan infrastruktur pertanian yang rusak akibat banjir di wilayah Sumatra. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga produksi pangan nasional sekaligus memastikan pendapatan petani tetap terjaga.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemulihan sawah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan melibatkan langsung pemilik lahan. Perbaikan dilakukan oleh petani sendiri, sementara seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah pusat.
"Skema padat karya memungkinkan petani memperoleh penghasilan selama proses rehabilitasi berlangsung," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (16/1/2026).
Selain upah kerja, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih gratis, pengolahan tanah, serta perbaikan jaringan irigasi sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh.
Menurut Amran, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk memastikan petani tidak kehilangan sumber penghidupan pascabencana. Ia menilai pendekatan ini sekaligus mempercepat pemulihan lahan karena pemilik sawah terlibat langsung dalam pengerjaan.
Pemerintah menargetkan pemulihan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan. Untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pengerjaan lahan ringan dan sedang ditargetkan rampung paling lambat tiga bulan sejak dimulai.
Data Kementerian Pertanian mencatat total kerusakan lahan sawah akibat bencana ekologis di tiga provinsi tersebut mencapai 98.002 hektare. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare, disusul Sumatra Utara 37.318 hektare dan Sumatra Barat 6.451 hektare.
Dari total luasan tersebut, kerusakan kategori ringan dan sedang tercatat mencapai 8.237 hektare. Kementerian Pertanian memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan tingkat kerusakan tersebut sebelum menangani kerusakan berat.
Tahap rehabilitasi dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026 dengan target luas pemulihan mencapai 13.708 hektare di tiga provinsi. Amran menyebut sekitar 90% hingga 95% lahan rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai lebih dahulu sebelum masuk tahap penanganan kerusakan berat.