ANTARAsatu.com | MEDAN - Mayjen TNI Rio Firdianto mengusulkan evaluasi pemberian izin dan pengawasan pengelolaan kehutanan untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor berulang di Sumatra Utara. Usulan tersebut disampaikan Mayjen Rio saat acara Lepas Sambut Pangdam I/BB di Balai Prajurit Kodam I/BB, Medan, Minggu (14/12).
Mayjen Rio menyatakan penanganan banjir dan longsor di Sumut selama ini berjalan cukup baik karena solidnya Forkopimda dan para pemangku kepentingan. Penanganan tersebut dilakukan secara komprehensif dan tersistem melalui kerja bersama lintas instansi.
Dalam penanganan bencana, Kodam I/BB telah membuka akses jalan terdampak banjir dan longsor sepanjang 46 kilometer. Hingga saat ini, sebanyak 20 kompi masih diturunkan untuk membuka sisa jalur terisolasi sepanjang 20 kilometer.
Rio menyebut seluruh capaian penanganan bencana tersebut telah disampaikan kepada Pangdam I/BB yang baru, Mayjen TNI Hendy Antariksa. Ia menegaskan perlunya langkah pencegahan jangka panjang agar bencana serupa tidak kembali terjadi.
Namun menurut Rio, yang kini menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI, evaluasi izin kehutanan menjadi salah satu kunci untuk meminimalkan risiko banjir dan longsor di wilayah Sumut.
"Pengawasan yang ketat sangat penting agar pengelolaan hutan tidak memperparah kerusakan lingkungan," tegasnya.
Bencana banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh curah hujan ekstrem sejak sekitar 25 November 2025 tercatat telah menyebabkan dampak yang luas di Sumut. Terutama di Langkat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Medan dan Deliserdang.
Pemprov Sumut pun menetapkan status darurat bencana hingga 10 Desember dan di beberapa wilayah diperpanjang hingga 24 Desember 2025. Jumlah warga terdampak mencapai 1.758.283 jiwa yang tersebar di 19 kabupaten/kota dan sebanyak 30.266 orang (6.155 KK) di antaranya hingga kini masih berada di pengungsian.
Adapun jumlah warga meninggal dunia akibat bencana mencapai 355 jiwa, 84 hilang, dan 2.285 orang lainnya mengakami luka-luka. Daerah-daerah terdampak bencana mengalami kerusakan signifikan pada infrastruktur dasar seperti rumah, fasilitas umum, jalan, jembatan, jaringan listrik dan komunikasi terputus.