ANTARAsatu.com | JAKARTA - Ketua KPK Setyo Budianto mengungkapkan kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan pengurusan keselamatan dan kesehatan (K3S) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Ketua KPK Setyo Budianto
Dia melanjutkan, sebagian buruh memang diwajibkan punya K3S agar mendukung tata kelola perusahaan yang aman dan nyaman. Apalagi, pada 2025 tercatat jumlah buruh mencapai 145,77 juta jiwa atau 54% dari populasi Indonesia.
"Ironinya ketika OTT KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan, buruh harus keluarkan biaya hingga Rp 6 juta karena adanya pemerasan dengan modus, memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses pembuatan K3 yang tidak membayar," ucap dia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, biaya ini dua kali lipat dari upah minimum yang diterima buruh. "Penangan perkara ini jadi pemantik upaya pencegahan korupsi agar pelayanan publik, mudah cepat dan murah," tutur dia.
Sekadar informasi, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Sertifikasi K3 Kemenaker adalah proses penilaian dan pengakuan resmi terhadap kompetensi tenaga kerja atau perusahaan dalam bidang K3. Sertifikasi ini diberikan kepada mereka yang telah mengikuti pelatihan resmi dan lulus uji kompetensi K3.
Beberapa jenis sertifikasi yang diatur Kemenaker antara lain Ahli K3 Umum, Operator K3, dan Petugas K3, yang masing-masing memiliki standar berbeda sesuai tingkat risiko dan jenis industri.