google.com, pub-7586912727531913, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Pemkab Deli Serdang Klaim Bupati Tak Pernah Arahkan OPD Gelar Bimtek di Hotel Miliknya

Advertisement

Pemkab Deli Serdang Klaim Bupati Tak Pernah Arahkan OPD Gelar Bimtek di Hotel Miliknya

16 Juni 2026

Kolase Kantor Bupati Deli Serdang dan Brastagi Cottage.

ANTARAsatu.com | DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menepis anggapan adanya intervensi Bupati Asri Ludin Tambunan terkait pemilihan lokasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang kerap dilakukan di Hotel Berastagi Cottage, Kabupaten Karo.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Deli Serdang Sandra Dewi Situmorang menyatakan, bupati tidak pernah memberi arahan khusus kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggunakan hotel tertentu.

"Semua OPD melaksanakan kegiatan melalui perencanaan yang baik dan benar. Terkait lokasi pelaksanaan, tidak ada campur tangan. Itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing OPD dan pak Bupati secara nyata tidak pernah mengarahkan," ungkapnya, Senin (15/6).

Sandra juga mempersilakan untuk menanyakan langsung alasan teknis kepada setiap OPD mengapa kerap menggelar kegiatan di Brastagi Cottage. Ia menegaskan, pihak lain tidak memiliki otoritas untuk menunjuk hotel sebagai tempat kegiatan pemerintahan.

Terkait status kepemilikan Hotel Brastagi Cottage yang santer disebut milik keluarga Bupati Asri Ludin Tambunan, Sandra mengaku tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut. Dan mengatakam bahwa hal itu merupakan urusan pribadi sang bupati.

Seringnya Pemkab Deli Serdang menggelar Bimtek di Brastagi Cottage sebelumnya menjadi sorotan Lembaga pemantau kebijakan publik, Diagram Indonesia. Sekretaris Eksekutif Diagram Indonesia, M. Taufiq Hidayah Tanjung, menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan conflict of interest (konflik kepentingan).

"Patut diduga terjadi konflik kepentingan karena Berastagi Cottage dikenal sebagai milik keluarga Bupati. Kami meminta KPK menelusuri alasan di balik pemilihan lokasi tersebut," katanya.

Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan melakukan penelusuran. Selain menyoal benturan kepentingan, Diagram Indonesia juga mempertanyakan konsistensi Pemkab Deli Serdang dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Taufiq, sangat ironis jika di satu sisi pemkab aktif menagih pajak daerah, terapi di sisi lain belanja kegiatan pemerintahan justru dialirkan ke luar daerah. Jika pemkab serius mengejar PAD, seharusnya kegiatan seperti bimtek diprioritaskan digelar di hotel-hotel di wilayah Deli Serdang agar perputaran ekonomi dan pajak bisa dinikmati daerah sendiri.