LEMBAGA pemantau kebijakan publik Diagram Indonesia menyoroti kebiasaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Hotel Brastagi Cottage, Kabupaten Karo. Hotel tersebut selama ini dikenal sebagai milik keluarga Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan.
Sekretaris Eksekutif Diagram Indonesia, M. Taufiq Hidayah Tanjung, menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pada 21-22 Mei 2026, pejabat Deli Serdang mengikuti Bimtek Penguatan Kapasitas di Brastagi Cottage yang dihadiri langsung Bupati Asri Ludin Tambunan. Kemudian pada 12-13 Juni 2026, kegiatan Bimtek untuk 132 pejabat administrator juga kembali digelar di lokasi yang sama," kata Taufiq, Sabtu (13/6).
Menurut dia, konflik kepentingan sering menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi. Meski dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi benturan kepentingan kerap dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa, potensi serupa juga dapat muncul dalam berbagai bentuk kebijakan maupun penggunaan anggaran pemerintah.
Karena itu, Taufiq meminta KPK menelusuri alasan di balik pemilihan lokasi kegiatan yang berulang kali dilakukan di hotel milik keluarga kepala daerah tersebut.
"Patut diduga terjadi conflict of interest karena Brastagi Cottage selama ini dikenal sebagai hotel milik keluarga Bupati Deli Serdang. Untuk itu kami meminta KPK turun ke Deli Serdang," ujarnya.
Selain menyoroti dugaan benturan kepentingan, Diagram Indonesia juga mempertanyakan konsistensi kebijakan Pemkab Deli Serdang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Taufiq menyinggung langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang yang belakangan aktif melakukan penagihan pajak. Seperti pajak tiket pada penyelenggaraan ajang sepak bola internasional Piala AFF U-19 di Stadion Utama Sumatera Utara, Batang Kuis.
Menurut dia, jika pemerintah daerah serius mengejar peningkatan PAD, seharusnya kegiatan-kegiatan pemerintahan seperti Bimtek diprioritaskan berlangsung di hotel-hotel yang berada di wilayah Deli Serdang. Dengan begitu, perputaran ekonomi dan penerimaan pajak daerah dapat dinikmati langsung oleh kabupaten tersebut.
"Kami mendukung peningkatan PAD. Namun Pemkab Deli Serdang juga harus memaksimalkan potensi pajak dari sektor perhotelan yang berkembang di daerahnya. Sangat disayangkan jika kegiatan pemerintah justru dilaksanakan di luar daerah, sehingga potensi pajaknya berpindah ke wilayah lain," kata Taufiq.
Ia menilai praktik tersebut menimbulkan ironi. Di satu sisi pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui berbagai instrumen pajak, namun di sisi lain sebagian belanja kegiatan pemerintah justru mengalir ke daerah lain.